Page 74 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

DARI VOLKSRAAD
KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT (1917-1949)

Namun, kelima kota tersebut sudah dipenuhi oleh aktivitas republik.
Pilihan mengenai domisili KNIP jatuh pada Purworejo di Jawa Tengah,
sebuah kota kecil dan relatif aman di masa revolusi, serta dekat de-
ngan pusat pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta. Setelah
semua perangkat pendukung beserta dengan sarana dan prasarana
telah dipersiapkan, pada 23 Maret 1946, BP KNIP mengadakan sidang
perdananya di Purworejo.

Salah satu hasil kerja BP KNIP dalam sidang perdananya di
Purworejo adalah dibentuknya Badan Penghubung BP KNIP yang ber-
kantor di Jl. Cilacap No. 4, Jakarta, untuk menjalin hubungan tetap an-
tara BP KNIP di Purworejo dan pemerintahan di Jakarta yang saat itu
dipegang oleh Kabinet Syahrir. Selain itu, dalam sidang ini, BP KNIP
juga mengesahkan beberapa rancangan un-
dang-undang, di antaranya adalah Rancangan
Undang-Undang Kewarganegaraan, yang ke-
mudian ditetapkan menjadi UU No. 3 tahun 1946.
KNIP aktif dalam
Setelah masa kepemimpinan Syahrir, KNIP di-
pimpin Mr. Assaat untuk periode 1946-1949. menyuarakan
Masa ini melanjutkan peran KNIP sebagai lem- aspirasi berbagai
baga legislatif untuk membantu presiden, se-
belum didirikannya Dewan Perwakilan Rakyat. partai politik dan
Dalam perkembangannya, KNIP aktif dalam me- golongan masyarakat
nyuarakan aspirasi berbagai partai politik dan
golongan masyarakat yang tergabung di dalam- yang tergabung di
nya. Sebagai lembaga pembantu presiden, pe- dalamnya.
ran KNIP pada periode Mr. Assaat sebetulnya
jauh lebih besar daripada itu, termasuk menjadi
semacam parlemen yang turut andil dalam pro-
ses pengambilan keputusan-keputusan yang
penting bagi kelangsungan Republik Indonesia.

Walaupun senantiasa muncul konflik dalam tubuh KNIP, terutama dari
kubu oposisi Persatuan Perjuangan di masa revolusi, hubungan KNIP
dengan lembaga kepresidenan (Presiden, Wakil Presiden, Perdana
Menteri, dan Kabinetnya) berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari ba-
gaimana KNIP selalu menyetujui program pemerintah, meskipun pem-
bahasannya kerap berjalan alot, khususnya dalam Sidang Pleno KNIP
maupun Rapat Badan Pekerja KNIP.

dpr.go.id 67