Page 77 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 77

SEABAD RAKYAT INDONESIA
           BERPARLEMEN





                                      Kewajiban enam seksi tersebut dalam BP KNIP, antara lain:
                                        1.  Memperhatikan kebijakan pemerintah dalam hal-hal yang masuk
                                          urusan seksi tersebut;

                                        2. Memperhatikan kesulitan-kesulitan pemerintah dalam menjalan-
                                          kan undang-undang;

                                        3. Mendengar suara rakyat dalam hal terkait kebijakan pemerintah,
                                          seperti menerima rakyat pada hari-hari tertentu dan memperhati-
                                          kan surat-surat masuk;
                                        4. Melakukan penyelidikan atas peristiwa-peristiwa penting atas ke-
                                          hendak sendiri atau atas keputusan Badan Pekerja; dan

                                        5. Mengajukan  usul-usul  dan  laporan-laporan  tentang  persoalan
                                          yang termasuk urusannya kepada badan Pekerja.



                                      Mengenai urusan rumah tangga dan administrasi, BP KNIP memiliki
                                      anggota  sekurang-kurangnya  empat  orang  yang  bersama-sama  de-
                                      ngan Ketua BP KNIP berkewajiban untuk: (1) Mengawasi sekretariat
                                      BP  KNIP;  (2)  Mengangkat  dan  memberhentikan  pegawai-pegawai
                                      sekretariat, kecuali sekretaris; dan (3) Membuat rancangan anggaran
                                      belanja BP KNIP.


                                      Dengan bantuan badan-badan perlengkapan yang ada ini, BP KNIP
                                      menjalankan  tugasnya,  termasuk  mengenai  tugas  pengawasan  atas
                                      pemerintah, di mana BP KNIP bertugas untuk mendengar keterangan
                                      pemerintah tentang kebijakan yang akan atau telah dijalankan oleh pe-
                                      merintah. Keterangan pemerintah ini kemudian dibahas dan diperde-
                                      batkan dengan suatu mekanisme yang disebut “Pemandangan Umum”
                                      dari Rapat Pleno BP KNIP. Setelah itu, pemerintah diberi kesempatan
                                      menyampaikan jawaban.


                                      Dalam sesi pembahasan yang dapat berlangsung cukup panjang ini,
                                      anggota BP KNIP dapat mengajukan mosi mendukung atau tidak men-
                                      dukung terhadap usulan atau kinerja pemerintah yang dilaporkan.


                                      Peraturan tata tertib BP KNIP tanggal 10 Juni 1947 menjelaskan bah-
                                      wa Sidang Pleno BP KNIP dilakukan setidak-tidaknya dua kali setiap
                                      bulan, antara tanggal 10 dan 25. Anggota BP KNIP dengan sendirinya
                                      berkewajiban menghadiri sidang. Apabila berhalangan hadir, anggota
                                      BP KNIP diharuskan memberitahukannya ke panitia sidang, sebelum
                                      sidang dimulai. Apabila secara berturut-turut tidak dapat menghadiri




           70
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82