Page 79 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

PERJANJIAN LINGGARJATI

DAN AGRESI MILITER

BELANDA

BAGI KNIP, dapat dikatakan bahwa tahun 1947 adalah tahun yang pe-
nuh ketidakpastian karena Agresi Militer Belanda I dan II dilancarkan
ke daerah kantong dan pusat aktivitas Republik, sehingga membu-
at rapat-rapat BP KNIP semakin sulit diadakan. Bahkan di kota-kota
yang dikuasai sepenuhnya oleh Republik seperti di Yogyakarta dan
Purworejo, suasana tidak menentu juga mempengaruhi aktivitas peng-
huninya. Namun demikian, BP KNIP pimpinan Mr. Assaat tetap men-
jalankan tugas dengan cermat. Dimulai dari pembahasan mengenai
respons terhadap susunan anggota KNIP oleh pemerintah, pembahas-
an mengenai pertahanan dan keamanan, hubungan dengan Belanda,
hingga masalah kewarganegaraan dan administrasi daerah.

Pada awal 1947, 25 Februari hingga 5 Maret, KNIP juga mengada-
kan sidang pleno yang ke-5 di Jawa Timur, tepatnya di Kota Malang,
yang juga menjadi basis kekuatan Republik. Dipilihnya Malang seba-
gai tempat Sidang Pleno ke-5 melalui pertimbangan yang matang dari
segi pertahanan dan keamanan, serta juga sarana dan prasarananya.
Bagaimanapun, Sidang Pleno KNIP adalah acara besar demokrasi
Indonesia di masa revolusi. Selepas sidang ini, BP KNIP kembali men-
jalankan tugas sebagai “pelaksana harian” badan legislatif yang turut
mendukung jalannya pemerintahan Republik Indonesia.

Sebagai tempat dilangsungkannya Sidang Pleno KNIP ke-5, aktivitas
di Kota Malang meningkat pada awal 1947. Hal ini disebabkan oleh
persiapan Sidang Pleno KNIP dan juga datangnya para anggota KNIP
dan KNI Daerah dari berbagai wilayah Republik Indonesia ke kota ini.
Keamanan Kota Malang pada saat menjelang dan berlangsungnya
sidang menjadi tanggung jawab TNI dan Polri. Hasil pekerjaan dari
kedua lembaga ini juga baik, terbukti dari laporan yang menjelaskan
penjagaan mereka menghasilkan suatu lingkungan yang amat kon-
dusif.

Pada hari terakhir Sidang Pleno, sidang secara resmi menerima dan
meratifikasi Perjanjian Linggarjati. Badan legislatif KNIP menerima se-
cara sah bahwa wilayah RI terbatas pada Jawa, Madura, dan Sumatera.

72