Page 83 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 83
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Pada 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan (DK) PBB bersidang untuk
membahas permasalahan Indonesia dengan Belanda. Hasilnya, DK
PBB meminta kepada kedua belah pihak untuk memulai gencatan sen-
jata. Pada 4 Agustus 1947, keputusan untuk melakukan gencatan senja-
ta diumumkan, yang kemudian menandakan akhir dari periode Agresi
Militer Belanda yang pertama.
Pada 1948, KNIP memasuki masa genting re-
volusi. Perjanjian Renville yang ditandatangani
Setelah pada 17 Januari 1948 di atas dek kapal USS
Renville menandai sebuah babak baru pada ja-
penandatanganan lannya revolusi Indonesia. Sebelumnya, dalam
Perjanjian Renville, Perjanjian Linggarjati pada 15 November 1946,
Belanda mengakui kekuasaan RI secara de fac-
terjadi gejolak politik to atas Jawa, Madura, dan Sumatera.
dalam pemerintah Dengan disetujuinya Perjanjian Renville, pen-
RI. Seluruh anggota capaian yang dihasilkan oleh TNI di medan pe-
PNI dan Masyumi perangan menjadi sia-sia. Ditambah lagi, tidak
ada poin dalam Perjanjian Renville yang menye-
yang tergabung butkan bahwa Belanda mengakui kekuasaan RI
dalam Kabinet secara de facto. Dalam situasi ini, BP KNIP perlu
merespons Perjanjian Renville secara kompre-
Amir Syarifuddin hensif, termasuk juga menghadapi tantang-
mengundurkan an-tantangan lain pada periode ini.
diri sebagai wujud Setelah penandatanganan Perjanjian Renville,
penolakan atas terjadi gejolak politik dalam pemerintah RI. Se-
luruh anggota PNI dan Masyumi yang terga-
perjanjian ini. bung dalam Kabinet Amir Syarifuddin meng-
undurkan diri sebagai wujud penolakan atas
perjanjian ini. Amir Syarifuddin pun mengun-
durkan diri sebagai Perdana Menteri. Pengganti
Kabinet Amir Syarifuddin adalah Kabinet Wakil
Presiden Mohammad Hatta. Ia memimpin Kabinet Presidensial Darurat
yang memberikan seluruh pertanggungjawabannya langsung kepada
Presiden Soekarno. Walaupun begitu, BP KNIP tetap menjalankan akti-
vitas sebagaimana layaknya kabinet parlementer, dengan menyampai-
kan pendapat dan mengawasi jalannya lembaga eksekutif.
Melemahnya kedudukan RI di tingkat internasional membuat Belanda
semakin berupaya untuk mempertahankan bekas negeri koloninya
76
