Page 82 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 82

DARI VOLKSRAAD
                                                                                      KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT (1917-1949)








































                  Untuk itu, BP KNIP kemudian mengadakan Sidang Tertutup bersama             Suasana Penghitungan suara
                  PM  Amir  Syarifuddin  pada  10  dan  11  Juli  1947.  Sidang  BP  KNIP  ber-  untuk memilih Ketua KNIP, 1947.
                  pendirian bahwa persoalan keamanan RI merupakan tanggung jawab             (sumber : ANRI-IPPHOS, No. 446
                                                                                                   Februari-Maret 1947)
                  pemerintah  RI,  dan  karena  itu  BP  KNIP  menolak  pengawasan  kea-
                  manan bersama Belanda. Sidang BP KNIP bersama dengan PM Amir
                  Syarifuddin mencapai kesepahaman untuk memberikan konsesi-kon-
                  sesi lain kepada Belanda yang tidak terlalu merugikan Indonesia.


                  Namun itu ditolak Belanda, yang tetap menginginkan aide-memoire-
                  nya  dikabulkan  sepenuhnya.  Akibat  tidak  disetujuinya  permintaan
                  Belanda oleh RI, pada 21 Juli, Belanda melancarkan serangan.


                  BP  KNIP  segera  merespons  Agresi  Militer  Belanda  I  dengan
                  mengadakan rapat kilat di Yogyakarta. Hasil dari rapat ini adalah para
                  ketua,  pimpinan  fraksi,  dan  golongan  dari  BP  KNIP  tetap  berada  di
                  Yogyakarta untuk “selalu siap bersidang”. Upaya menarik simpati rakyat
                  Belanda dilakukan oleh Wakil Ketua I BP KNIP, Iskandar Tejasukmana.
                  Ia  menyampaikan  pidato  melalui  radio  kepada  rakyat  Belanda  agar
                  memprotes keputusan pemerintahnya yang melakukan penyerangan
                  bersenjata terhadap RI.


                  Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak RI, termasuk dalam hal
                  ini  kecaman  BP  KNIP,  mendapat  dukungan  dari  dunia  internasional.





                    dpr.go.id                                                                               75
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87