Page 85 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

pandangan Hatta yang menghormati BP KNIP sebagai representasi
praktik demokrasi di Indonesia. Walaupun sistem kabinet pada masa
Hatta adalah kabinet presidensial, Hatta tidak meninggalkan BP KNIP
sebagai badan legislatif yang dapat memperkuat kinerja pemerintah.

Pada 14 Februari 1948, PM Hatta memberikan keterangan tentang
program kabinetnya kepada BP KNIP. Beberapa hal yang disinggung
dalam keterangan tersebut di antaranya adalah bahwa sistem kabinet
presidensial yang dijalankannya hanya bersifat sementara untuk mere-
dakan pertikaian antarpartai. Selanjutnya, Hatta berharap akan dapat
segera kembali ke bentuk sistem parlementer.

Hatta menjelaskan bagaimana strategi perjuangan pemerintah telah
berubah dari mempertahankan RI kepada pembentukan RIS. Betul
bahwa RI dalam RIS akan banyak mengorbankan hak dan kekuasaan-
nya. Tetapi, inilah satu-satunya cara pada saat itu agar kemerdekaan
dan kedaulatan di seluruh wilayah Indonesia dapat tercapai. PM Hatta
mengatakan kepada BP KNIP bahwa perjuangannya selanjutnya ada-
lah aktif dalam RIS, di mana RI akan memainkan peran tersendiri dalam
pemerintahan sementara tersebut.

Jalannya pemerintahan di daerah-daerah RI telah menjadi perhatian
para anggota BP KNIP sejak beberapa tahun lalu. Namun, pemba-
hasannya baru dapat dilakukan pada 1948, yaitu sejak 15 Mei 1948. BP
KNIP akhirnya sepakat mengenai pengajuan RUU Pokok Pemerintah-
an di Daerah yang diajukan oleh pemerintah dengan perubahan. Pokok
dari RUU ini, setelah direvisi oleh BP KNIP, adalah sebagai berikut:

Daerah RI dibagi atas tiga tingkatan daerah otonom yang mempunyai
pemerintahan dan lapangan pemerintahan sendiri, yaitu provinsi, ka-
bupaten atau kota besar, dan daerah desa. Tiap-tiap daerah mempu-
nyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dipilih langsung
oleh penduduk masing-masing. Sidang badan eksekutif di samping
DPRD dipimpin oleh ketua yang merangkap kepala daerah.

Pengangkatan kepala daerah dilakukan oleh presiden untuk provinsi,
oleh Menteri Dalam Negeri untuk kabupaten, dan oleh Gubernur un-
tuk daerah desa atas anjuran masing-masing DPRD. Kepala daerah
memangku jabatan yang tidak terbatas lamanya, sementara DPRD da-
pat mengusulkan pemberhentian kepala daerah kepada institusi yang
mengangkatnya.

78