Page 76 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

DARI VOLKSRAAD
KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT (1917-1949)

Perkembangan peraturan tata tertib dan administrasi sebagai pedoman ker-
ja BP KNIP dari awal mula pembentukannya hingga akhir merupakan suatu
komponen yang menarik untuk dilihat dan dipahami. Namun, hal ini tidak
dapat dilakukan oleh karena banyaknya dokumen KNIP yang hilang pada
masa revolusi. Dokumen-dokumen KNIP tersebut sengaja dihancurkan
oleh pihak Republik pada masa Agresi Militer Belanda ke-2 untuk menghin-
dari jatuhnya informasi penting Republik Indonesia kepada pihak Belanda.

Sebagian arsip yang masih ada dihimpun oleh Arsip Nasional Republik
Indonesia dalam kumpulan arsip yang diberi judul “Dokumen BP KNIP”.
Di antara arsip yang masih ada, terdapat peraturan tata tertib yang pa-
ling awal tertanggal 10 Juni 1947, yang menjelaskan peraturan tata tertib
pada masa-masa awal BP KNIP ketika dipimpin oleh Mr. Assaat.

Dokumen ini menjelaskan cara kerja BP KNIP baik dalam merancang
dan mengesahkan undang-undang bersama pemerintah maupun da-
lam tugas kontrol atas pemerintah. Terdapat pula ketentuan tentang
badan-badan perlengkapan yang membantu BP KNIP dalam melaksa-
nakan tugasnya, di antaranya adalah:

1. Panitia Tetap
2. Panitia Khusus
3. Seksi-seksi
4. Panitia Rumah Tangga

Tugas Panitia Tetap dan Panitia Khusus adalah membantu BP KNIP mem-
bentuk undang-undang, dan juga untuk keperluan-keperluan lain yang ber-
kaitan dengan perundang-undangan. Panitia Tetap berkewajiban menga-
dakan pemeriksaan persiapan atas rancangan undang-undang, termasuk
melaporkan hasil pemeriksaannya dengan bersama-sama menyusun “La-
poran Gabungan” yang disampaikan kepada menteri, agar selanjutnya da-
pat dijawab secara tertulis melalui mekanisme “Memori Jawaban” .

Selain Panitia Tetap dan Panitia Khusus, BP KNIP memiliki badan per-
lengkapan yang terbagi ke dalam beberapa seksi. Terdapat enam seksi
dalam BP KNIP, yaitu:

1. Luar Negeri
2. Dalam Negeri
3. Pembangunan
4. Penerangan
5. Pertahan negara; dan
6. Kemasyarakatan

dpr.go.id 69