Page 69 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 69
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Sidang Pleno ke-4 KNIP di Solo.
Dalam perjalanan mulanya, KNIP ternyata lebih banyak bekerja seba-
(sumber : ANRI-Ipphos, Maret 1946) gai pembantu eksekutif daripada pengganti MPR, DPR, dan DPA. Se-
bagai pembantu pemerintah, Komite Nasional dalam praktiknya sering
berfungsi sebagai pengganti pangreh praja dan polisi. Hal ini terutama
mungkin sangat terasa di daerah, dan jelas merupakan suatu dualisme.
Bahkan, kalau kita perhatikan berbagai keputusan, baik berupa maklu-
mat, instruksi, dan lain sebagainya, akan terlihat bahwa KNIP lebih ba-
nyak dijadikan sebagai alat dan penasihat pemerintah daripada peng-
ganti MPR dan DPR dalam masa revolusi.
Selama hampir sebulan lebih, tidak satu pun produk KNIP yang mem-
perlihatkan bahwa komite ini merupakan MPR dan DPR dalam masa
revolusi. KNIP lebih banyak berfungsi untuk menerjemahkan kebijak-
an pemerintah kepada rakyat daripada merekam dan menyampaikan
kondisi dan keinginan masyarakat kepada pemerintah. Dalam situasi
seperti itu, tidak mengherankan kalau kritik-kritik muncul menyerang
KNIP.
Kritik terhadap kekuasaan Soekarno merupakan akibat dari Pasal IV
Aturan Peralihan UUD 1945, yang menyebutkan bahwa segala keku-
asaan dipegang Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Kekua-
saannya tidak terbatas, dan karena ia dibantu oleh Komite Nasional,
62
