Page 64 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 64

DARI VOLKSRAAD
                                                                                      KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT (1917-1949)




                  KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT


                  (1945-1949)



                  Pada  7  Agustus  1945,  Nanpo  Gun  (Tentara  Umum  Selatan)  mengumumkan

                  terbentuknya Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
                  (PPKI). Hanya berbeda beberapa jam, di Jakarta, Saiko Shikikan juga memberikan

                  pengumuman yang sama kepada rakyat di daerah Jawa dan Madura.




































                  WALAUPUN PPKI dibentuk berdasarkan keputusan Nanpo Gun, dalam             Para anggota Volksraad sedang
                                                                                              berkumpul di rumah Sukarjo
                  kenyataannya baru mengadakan sidang pada 18 Agustus 1945, sehari          (2 dari kiri). Tampak diantaranya
                  setelah Indonesia merdeka. Dengan demikian, PPKI tidak lagi terikat        Soangkupon (4 dari kiri), Sam
                  pada keputusan Nanpo Gun tersebut. Sebab, dengan adanya prokla-            Ratulangi (5 dari kiri) dan M.H.
                                                                                                Thamrin (paling kanan).
                  masi berarti semua hukum yang diberlakukan, baik oleh Hindia-Belan-       (sumber : Bataviaasch Nieuwsblad,
                  da maupun tentara pendudukan Jepang, menjadi teranulir. Proklamasi                24 Desember 1935)
                  merupakan sumber dari segala sumber tata hukum yang baru.


                  Posisi  Ketua  dan  Wakil  Ketua  PPKI  dipegang  oleh  Soekarno  dan
                  Mohammad  Hatta,  sedangkan  Badan  Penasihat  diketuai  oleh
                  Mohammad Hatta dan wakilnya Ahmad Subarjo. Adanya penambahan
                  anggota semakin menguatkan pendapat bahwa PPKI bukan lagi milik
                  Jepang,  tetapi  sudah  menjadi  milik  Republik,  karena  penambahan





                    dpr.go.id                                                                               57
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69