Page 65 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Ketua Volksraad, Jonkman itu dilakukan oleh orang Indonesia sendiri, bukan Jepang. Selain itu,
bersama para anggota Volksraad
dalam suatu pertemuan. karena anggota PPKI bukan hanya berasal dari Jawa, tapi dari berbagai
kepulauan Indonesia, maka PPKI sifatnya hanya menjadi badan
(sumber : Bataviasch Nieuwsblad,
12 Januari 1940) pendahuluan Komite Nasional. PPKI pada hakikatnya mempunyai sifat
representatif atau sifat perwakilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengenai kekuasaan, badan legislatif, gagasan, dan asas-asasnya di-
bicarakan dalam sidang hari pertama pada 18 Agustus 1945. Hal yang
sama juga berlaku dengan Komite Nasional. Dalam Sidang PPKI hari
kedua, Komite Nasional hanya disinggung sedikit karena tergeser oleh
masalah lain yang lebih mendesak, seperti departemen dan pemerin-
tahan daerah. Sedangkan dalam sidang hari ketiga, yaitu yang dilak-
sanakan pada 22 Agustus 1945, Komite Nasional merupakan pokok
permasalahan. Hal itu terlihat dalam keputusan PPKI yang sangat ter-
perinci mengenai Komite Nasional.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak menganut sistem pemisahan
kekuasaan (Trias Politica) sebagaimana diajarkan oleh Montesquieu,
melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan negara. Indonesia
menganut sistem pembagian kekuasaan karena:

1. UUD 1945 tidak membatasi secara tajam bahwa setiap kekuasaan
itu harus dilakukan oleh satu organ/badan tertentu yang tidak bo-
leh saling campur tangan.

2. UUD 1945 tidak membatasi kekuasaan dibagi atas tiga bagian saja

58