Page 62 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

DARI VOLKSRAAD
KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT (1917-1949)

gencar. Para anggota Chuo Sangi-In menyadari kedudukan Jepang
yang semakin terdesak. Hal tersebut merupakan kesempatan yang
baik untuk menentukan sikap bangsa Indonesia yang sebenarnya.

Para anggota BPUPKI dibagi ke dalam beberapa Bunkakai dan satu
Panitia Hukum Dasar dengan 19 orang anggota di bawah pimpin-
an Soekarno. Nama kepanitiaan ini kemudian diganti menjadi Panitia
Undang-Undang Dasar. Sebagian Panitia Un-
dang-Undang Dasar ditugaskan untuk duduk
dalam Panitia Kecil Perancang Undang-Undang
Dasar di bawah pimpinan Prof. Dr. Mr. Supomo.
Dalam menjalankan tugas, BPUPKI mengadakan Dalam menjalankan
dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak tugas, BPUPKI
resmi yang seluruhnya diadakan di Jakarta, sebe-
lum kekalahan Jepang terhadap pasukan Sekutu mengadakan dua
pada 14 Agustus 1945. kali sidang resmi dan
satu kali sidang tidak
BPUPKI mengadakan sidang-sidang resmi
untuk membahas masalah dasar negara, wilayah resmi yang seluruhnya
negara, kewarganegaraan, serta rancangan diadakan di Jakarta,
Undang-Undang Dasar yang dipimpin langsung
oleh Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Wedyodiningrat. sebelum kekalahan
Sidang pertama berlangsung pada 28 Mei hingga Jepang terhadap
1 Juni 1945 untuk membahas dasar negara.
Sidang kedua berlangsung pada 10-17 Juli pasukan Sekutu pada
1945 untuk membahas rancangan Pembukaan 14 Agustus 1945.
Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan,
pembelaan, serta pendidikan dan pengajaran.

Adapun sidang tidak resmi, yang dihadiri oleh
38 anggota BPUPKI, berlangsung dalam masa
reses antara sidang pertama dan sidang kedua untuk membahas ran-
cangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan dipimpin oleh
anggota BPUPKI, Soekarno.

Sidang pertama BPUPKI diadakan pada 29 Mei 1945 dengan agenda
membahas tentang dasar negara Indonesia serta diketuai Dr. Rajiman
Wedyodiningrat dan R.P. Suroso. Sementara itu, sidang Pertama Rapat
Besar yang diadakan pada 31 Mei 1945 dilaksanakan di Gedung Chuo
Sangi-In, dengan agenda rapat membahas tentang “Dasar Negara In-
donesia (lanjutan)” dan pembicaraan tentang “Daerah Negara dan Ke-
bangsaan Indonesia” .

dpr.go.id 55