Page 66 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 66

DARI VOLKSRAAD
                                                                                      KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT (1917-1949)





                      dan juga tidak membatasi pembagian kekuasaan dilakukan oleh
                      tiga organ/badan saja.
                    3. UUD 1945 tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan
                      oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).


                  Kemudian, kekuasaan legislatif Presiden dapat dilihat dari keterangan
                  Supomo dalam sidang PPKI yang menyebutkan “Di samping Presiden
                  adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR dapat disebut sebagai
                  badan yang, bersama-sama dengan Presiden, bertujuan membentuk
                  Undang-Undang (UU) bersama Presiden, dalam
                  suatu badan legislatif.”


                  DPR  sebetulnya  memegang  kekuasaan  terba-
                  nyak dalam Republik Indonesia. Selain mempu-           Sering para ahli
                  nyai  hak  dan  kewajiban  sesuai  dengan  keten-
                  tuan UUD 1945, DPR juga merupakan rekanan              menyebutkan bahwa
                  Presiden  di  tingkatan  legislatif,  serta  sarana    DPR mempunyai dua
                  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  pe-            fungsi, yaitu: pertama
                  laksanaan  keputusan-keputusan  MPR,  karena
                  anggota DPR juga merangkap menjadi anggota             fungsi menetapkan
                  MPR pada masa itu.
                                                                         kebijakan dan

                  Karena anggota DPR juga merangkap sebagai              membuat undang-
                  anggota  MPR,  segala  pasal  yang  menyangkut         undang. Kedua, fungsi
                  hak  MPR  juga  menjadi  hak  DPR.  Sering  para
                  ahli menyebutkan bahwa DPR mempunyai dua               kontrol.
                  fungsi,  yaitu:  pertama  fungsi  menetapkan  ke-
                  bijakan  dan  membuat  undang-undang.  Kedua,
                  fungsi kontrol. Untuk yang pertama, DPR mem-
                  punyai hak legislatif, hak amendemen, dan hak
                  anggaran, sedangkan untuk fungsi yang kedua DPR mempunyai hak
                  tanya, hak interpelasi, hak angket, dan hak mosi.

                  Dalam  sidang  hari  ketiga  itu,  PPKI  mengambil  keputusan  sebagai
                  berikut:

                    1.  Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dengan pusat di
                      Jakarta.

                    2. Komite Nasional adalah penjelmaan kebulatan tujuan dan cita-cita
                      bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia
                      yang berdasarkan kedaulatan rakyat.





                    dpr.go.id                                                                               59
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71