Page 66 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 66
DARI VOLKSRAAD
KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT (1917-1949)
dan juga tidak membatasi pembagian kekuasaan dilakukan oleh
tiga organ/badan saja.
3. UUD 1945 tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Kemudian, kekuasaan legislatif Presiden dapat dilihat dari keterangan
Supomo dalam sidang PPKI yang menyebutkan “Di samping Presiden
adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR dapat disebut sebagai
badan yang, bersama-sama dengan Presiden, bertujuan membentuk
Undang-Undang (UU) bersama Presiden, dalam
suatu badan legislatif.”
DPR sebetulnya memegang kekuasaan terba-
nyak dalam Republik Indonesia. Selain mempu- Sering para ahli
nyai hak dan kewajiban sesuai dengan keten-
tuan UUD 1945, DPR juga merupakan rekanan menyebutkan bahwa
Presiden di tingkatan legislatif, serta sarana DPR mempunyai dua
untuk melakukan pengawasan terhadap pe- fungsi, yaitu: pertama
laksanaan keputusan-keputusan MPR, karena
anggota DPR juga merangkap menjadi anggota fungsi menetapkan
MPR pada masa itu.
kebijakan dan
Karena anggota DPR juga merangkap sebagai membuat undang-
anggota MPR, segala pasal yang menyangkut undang. Kedua, fungsi
hak MPR juga menjadi hak DPR. Sering para
ahli menyebutkan bahwa DPR mempunyai dua kontrol.
fungsi, yaitu: pertama fungsi menetapkan ke-
bijakan dan membuat undang-undang. Kedua,
fungsi kontrol. Untuk yang pertama, DPR mem-
punyai hak legislatif, hak amendemen, dan hak
anggaran, sedangkan untuk fungsi yang kedua DPR mempunyai hak
tanya, hak interpelasi, hak angket, dan hak mosi.
Dalam sidang hari ketiga itu, PPKI mengambil keputusan sebagai
berikut:
1. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dengan pusat di
Jakarta.
2. Komite Nasional adalah penjelmaan kebulatan tujuan dan cita-cita
bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia
yang berdasarkan kedaulatan rakyat.
dpr.go.id 59