Page 60 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

DARI VOLKSRAAD
KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT (1917-1949)

konsekuensi-konsekuensi yang jauh jangkauannya. Tetapi, itu terjadi-
nya dapat dikatakan terlambat bagi Jepang, yaitu pada masa sesudah
diumumkannya “janji kemerdekaan” .

Pengawasan Pemerintah Pendudukan Militer Jepang pun tidak di-
perketat karena pemberontakan itu. Bahkan pada akhirnya mereka
mulai memperlunak pegangannya terha-
dap kehidupan politik Indonesia. Sebagai
contoh, dalam sidang Chuo Sangi-In yang
ketujuh, pada Februari 1945, para anggo-
ta mulai melontarkan kritik-kritik terhadap
pemerintah.

Segala sesuatunya berjalan cukup cepat
bagi Jepang. Hal itu menyebabkan impian
mereka untuk mewujudkan “Lingkungan
Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”
lambat-laun mulai menghilang. Pada 1
Maret 1945, Saiko Shikikan mengumum-
kan pembentukan Badan Penyelidik Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUP-
KI). Setelah terjadi berbagai perubahan le-
bih lanjut, akhirnya Panglima Tentara Wila-
yah Ketujuh yang dipimpin Jenderal Itagaki
Seishiro di Singapura mengizinkan pem-
bentukan Badan Penyelidik

Usaha Persiapan Kemerdekaan Indone-
sia (BPUPKI) pada 28 Mei 1945. Badan ini
terdiri dari ketua, wakil ketua, dan 60 ang-
gota, termasuk empat orang dari golongan
Cina dan Arab, serta seorang dari golongan
Indo-Belanda. Upacara di Volksraad pada tahun
1936 dalam rangka menyambut
Gubernur Jenderal yang baru, van
Selain itu, terdapat tujuh orang Jepang sebagai anggota istimewa un- Starkenborgh Stachouwer.
tuk menghadiri setiap sidang, tetapi mereka tidak mempunyai hak suara. (Sumber: Soerabaijasch handelsblad,
Perlu diketahui pula bahwa hampir setengah dari anggota Chuo Sangi-In 18 September 1936)
turut menjadi anggota badan ini. Dalam upacara pembukaan badan ini
pada 28 Mei 1945, bertempat di Gedung Chuo Sangi-In, dilakukan pe-
ngibaran bendera Hinomaru oleh Mr. A.G. Pringgodigdo, yang kemudian
disusul dengan pengibaran bendera Sang Merah Putih oleh Toyohido
Masuda.

dpr.go.id 53