Page 104 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA
(1950-1960)

Atas dasar temuan-temuannya itu, Mohammad Natsir menyampaikan
pidato di hadapan Sidang Parlemen RIS pada 3 April 1950. Dalam pida-
tonya, Natsir menyampaikan mosi yang di antaranya berbunyi:

“Sekarang ini wakil rakyat negara bagian mana pun semua-
nya menghendaki terwujudnya negara kesatuan, dalam hal
ini tidak ada negara bagian yang satu merasa lebih tinggi dari
yang lainnya, semuanya sama dari yang lain, marilah nega-
ra kesatuan kita dirikan bersama dengan cara semua negara
bagian termasuk juga negara RI Jogja dilikuidasi sama sekali
dan marilah atas dasar hak yang sama mosi integral ini sebe-
lum dibicarakan dalam parlemen diperiksa oleh presiden dan
menteri, dan parlemen secara aklamasi menyetujuinya.”

Mosi tersebut yang kemudian dikenal dengan “Mosi Integral Natsir”,
dan mosi itu diterima oleh Parlemen (DPR) RIS pada tanggal yang
sama. Setelah Mosi Integral Natsir disampaikan, berlangsunglah
konferensi antara pihak RIS yang diwakili oleh Perdana Menteri
Mohammad Hatta, yang juga mewakili kepentingan Negara Indonesia
Timur dan Negara Sumatera Timur, dengan pihak RI yang diwakili oleh
Perdana Menteri Abdul Halim. Konferensi itu menghasilkan “Piagam
Persetujuan” antara RIS dan RI yang ditandatangani pada 19 Mei 1950.

Isi Piagam Persetujuan itu:

Bahwa kami menyetujui dalam waktu sesingkat-singkatnya
bersama-sama melaksanakan Negara Kesatuan, sebagai jelmaan dari-
pada Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 de-
ngan Undang-Undang Dasar yang diperoleh dengan mengubah Kon-
stitusi RIS sedemikian rupa, sehingga esensialitas Undang-Undang
Dasar 1945 dan bagian-bagian yang baik dari Konstitusi RIS termasuk
di dalamnya, atas pokok-pokok:

Ke dalam: menyempurnakan penghidupan rakyat dan persatuan bang-
sa Indonesia.

Ke luar: memelihara hubungan baik dengan negara-negara lain.

Bahwa kami menyetujui pembuatan Undang-Undang Dasar Sementa-
ra bagi Negara Kesatuan ini oleh suatu panitia yang dibentuk untuk itu.

dpr.go.id 97