Page 108 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA
(1950-1960)

bahwa DPA merupakan suatu dewan pusat yang telah biasa memberi
nasihat kepada pemerintah RI tentang haluan politik pemerintah dan
tentang tindakan legislatif.

Berdasarkan Pasal 77 UUDS 1950, jumlah anggota DPRS ditetapkan 236
anggota, yang terdiri dari 148 anggota DPR RIS, 29 anggota Senat RIS, 46
anggota BP-KNIP, dan 13 anggota DPA-RI. Namun,
pada awal pembentukan DPRS di tahun 1950, ter-
catat anggota DPRS sebanyak 232 anggota. Keku-
atan partai politik saat itu dapat terlihat pada pem-
bagian kursi parlemen (DPR). Masyumi menempatkan

49 anggota (21%) di
Masyumi menempatkan 49 anggota (21%) di
DPRS, disusul kemudian PNI dengan 36 kursi DPRS, disusul kemudian
(16%). Di luar kedua partai tersebut, tidak ada
satu pun partai yang menempatkan anggotanya PNI dengan 36 kursi
lebih dari 20 orang. Kekuatan terbesar ketiga di (16%). Di luar kedua
dalam DPRS yakni PSI, yang pernah menem- partai tersebut, tidak
patkan Sutan Syahrir sebagai perdana menteri
pada masa revolusi, diwakili oleh 17 anggota. ada satu pun partai
yang menempatkan
Selanjutnya, berdasarkan catatan tahun 1954,
jumlah anggota DPRS menjadi 235 anggota. anggotanya lebih dari
Jumlah fraksi pada 1950 sebanyak 17 fraksi dan 20 orang.
26 orang anggota di antaranya tidak berfraksi.
Jumlah fraksi kemudian meningkat menjadi 20.

Dari komposisi anggota DPRS tahun 1950, terli-
hat bahwa terbentuk setidaknya tiga kekuatan
ideologi politik, yakni kelompok nasionalis, kelompok kiri, dan kelompok
Islam. Kelompok nasionalis diwakili oleh sekitar 71 anggota DPRS yang
sebagian besar berasal dari PNI dengan 36 anggota. Secara total, ke-
lompok nasionalis di parlemen setara dengan 30 persen anggota parle-
men. Sedangkan keterwakilan kelompok kiri di antaranya oleh PKI, Partai
Murba, serta PSI berkekuatan 47 anggota atau sekitar 20 persen, serta
kelompok Islam yang diwakili oleh Partai Masyumi (49 anggota) dan PSII
(5 anggota) dengan kekuatan 54 anggota atau setara dengan 23 persen
jumlah anggota parlemen. Di luar anggota dari kalangan partai, terdapat
pula anggota non-partai yang berjumlah 26 orang (11 persen). Tidak be-
gitu jelas keberpihakan ideologi yang diusung oleh anggota non-partai
tersebut.

dpr.go.id 101