Page 110 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA
(1950-1960)

3. Hak ketiga sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 70 UUDS 1950 adalah hak angket. Hak
angket merupakan hak di mana DPRS dapat Presiden tidak dapat
melakukan penyelidikan terhadap kebijakan
yang diambil pemerintah. bertindak sewenang-

4. Hak keempat adalah hak kekebalan sebagai- wenang membubarkan
mana dirumuskan dalam pasal 71 UUDS 1950. parlemen. Terdapat
Dalam pasal itu disebutkan bahwa ketua dan
anggota DPRS serta para menteri tidak dapat ketentuan dalam
dituntut ke pengadilan disebabkan perkataan Pasal 84 UUDS yang
atau pendapatnya yang disampaikan di dalam
rapat ataupun surat yang diajukan kepada menyebutkan bahwa
majelis. setelah pembubaran

Dalam bentuk pemerintahan yang menerapkan DPR, dalam kurun
sistem demokrasi parlementer, DPRS memiliki waktu 30 hari harus
kemampuan untuk menjatuhkan kabinet jika
dianggap tindakan yang diambil pemerintah ti- dilakukan pemilihan
dak melalui persetujuan DPRS (Pasal 83 ayat 2 anggota DPR yang baru.
UUDS 1950). Selain itu, dalam UUDS 1950 dise-
butkan pula bahwa Presiden memiliki hak untuk
membubarkan DPR jika DPR dianggap tidak
mencerminkan keinginan rakyat.

Meskipun demikian, Presiden tidak dapat bertindak sewenang-wenang
membubarkan parlemen. Terdapat ketentuan dalam Pasal 84 UUDS
yang menyebutkan bahwa setelah pembubaran DPR, dalam kurun
waktu 30 hari harus dilakukan pemilihan anggota DPR yang baru. Hal
ini merupakan upaya untuk mencegah kemungkinan presiden membu-
barkan DPRS secara sewenang-wenang.

Sementara itu, dengan kekuatan 49 kursi di DPRS, Mohammad
Natsir yang merupakan Ketua Partai Masyumi diangkat sebagai per-
dana menteri pertama masa Demokrasi Liberal. Pengangkatan Natsir
sebagai perdana menteri dapat dilihat sebagai sebuah upaya penghar-
gaan terhadap mosi integral yang diajukan Natsir. Selain itu, pengang-
katan Natsir juga memperlihatkan posisi Masyumi sebagai salah satu
partai besar di Indonesia.

Pembentukan kabinet oleh Natsir, yang ditunjuk sebagai formatur
kabinet, tidak berjalan mudah. Pada awal pembentukannya, Natsir

dpr.go.id 103