Page 109 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Meski DPR pada masa awal Demokrasi Liberal
merupakan DPR sementara karena pengang-
DPRS berperan sebagai katannya tidak melalui mekanisme pemilihan
umum, tugas DPRS tetap sama dengan DPR
badan pembentuk hasil pemilu. Sebagaimana disebutkan dalam
undang-undang dan Pasal 89 UUDS 1950, DPRS bersama-sama de-
ngan pemerintah menjalankan kekuasaan per-
dapat mengajukan hak undang-undangan. DPRS berperan sebagai

inisiatif (mengajukan badan pembentuk undang-undang dan dapat
mengajukan hak inisiatif (mengajukan usul un-
usul undang-undang dang-undang kepada pemerintah), sementara
kepada pemerintah), pemerintah dapat mengajukan usulan rancang-
an undang-undang kepada DPRS.
sementara pemerintah

dapat mengajukan Tugas DPRS lainnya disebutkan dalam bebera-
pa pasal, di antaranya:
usulan rancangan 1. Pasal 113-116 UUDS 1950: DPRS mempunyai

undang-undang kepada hak menetapkan anggaran negara. Usul
DPRS. anggaran negara dikeluarkan oleh pemerin-
tah dan harus mendapat persetujuan DPRS.

2. Pasal 83 ayat 2 UUDS 1950: DPRS memiliki
hak dan kewajiban melakukan pengawa-
san terhadap tindakan yang diambil peme-
rintah. Dengan kata lain, pemerintah tidak
dapat melakukan tindakan tanpa persetu-
juan DPRS. Apabila pemerintah mengambil
tindakan tanpa persetujuan DPRS, maka
DPRS dapat memaksa kabinet untuk mele-
takkan jabatan.

Selain tugas yang telah disebutkan di atas, DPRS juga memiliki empat
hak terhadap pemerintah, yaitu:
1. Hak pertama sebagaimana terdapat dalam Pasal 91 UUDS 1950
adalah hak amendemen. DPRS berhak mengadakan peru-
bahan-perubahan dalam usul UU yang diajukan pemerintah ke-
pada DPRS.

2. Hak berikutnya adalah hak interpelasi dan hak bertanya yang dia-
tur dalam pasal 69 UUDS 1950. Hak ini memungkinkan DPR untuk
bertanya kepada kabinet terkait kebijakan-kebijakan yang telah
diambil.

102