Page 131 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Periode 1955-1959, suatu masa yang relatif sing-
kat, tiga kali terjadi perubahan kabinet atau pe-
Desakan agar Kabinet merintahan (Kabinet Burhanuddin Harahap,
Kabinet Ali Sastroamidjojo, dan Kabinet Djuan-
Burhanuddin Harahap da). Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden (5

mengundurkan diri Juli 1959), Indonesia menggunakan UUD 1945
sebagai konstitusinya, dan hal ini berdampak
atau demisioner bukan pada posisi DPR yang dipilih dalam pemilu yang

karena kabinet itu menggunakan UUDS 1950 sebagai payung hu-
kumnya.
tidak mencerminkan
konstelasi politik Nasib pemerintah sangat dipengaruhi oleh ha-
sil perolehan suara dalam pemilu yang digelar
yang ada dalam pada 29 September 1955. Setelah penyerahan

parlemen atau Dewan mandat Kabinet Ali Sastroamidjojo I kepada
Konstituante dan pemerintah, atas rekomendasi Wakil Presiden
Moh. Hatta, ditunjuklah Burhanuddin Harahap
DPR, karena naiknya dari Masyumi sebagai formatur untuk memben-

Burhanuddin Harahap tuk kabinet yang baru. Kabinet baru pun ter-
bentuk dengan pimpinan Masyumi dan meng-
dari Masyumi menjadi gandeng 12 partai lainnya membentuk sebuah

Perdana Menteri pada koalisi besar.
1955 adalah sebagai Namun upaya untuk mengajak PNI ke dalam

konsekuensi logis dari koalisi pemerintahan yang baru tidak berhasil.
Konflik Masyumi-PNI terjadi karena masalah
sistem parlementer. susunan kabinet. Calon-calon yang diusulkan
PNI untuk duduk dalam kabinet koalisi ditolak
Masyumi. Perbedaan pendapat antara PNI dan
Masyumi dalam proses penentuan struktur pe-
merintahan yang baru menghapus harapan
banyak pihak, termasuk Hatta, akan terbentuknya pemerintahan yang
kuat.

Belum sebulan setelah penyelenggaraan pemilu, desakan terhadap
pemerintahan PM Burhanuddin Harahap untuk segera mengundurkan
diri telah muncul di masyarakat. Desakan agar Kabinet Burhanuddin
Harahap mengundurkan diri atau demisioner bukan karena kabinet
itu tidak mencerminkan konstelasi politik yang ada dalam parlemen
atau Dewan Konstituante dan DPR, naiknya Burhanuddin Harahap dari
Masyumi menjadi Perdana Menteri pada 1955 adalah konsekuensi logis
dari sistem parlementer.

124