Page 148 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA
(1950-1960)

Pidato Nasution menghapuskan ketakutan atas isu-isu yang beredar
bahwa angkatan bersenjata, khususnya Angkatan Darat, akan melaku-
kan kudeta terhadap pemerintahan dan Indonesia akan berada di ba-
wah kekuasaan seorang diktator militer. Namun, jika dilihat lagi, doktrin
tersebut mengesankan ancaman dan tekanan Angkatan Darat untuk
terlibat dalam pemerintahan sebagai golongan fungsional. Seolah ang-
katan bersenjata sedang menyatakan bahwa militer Indonesia adalah
kekuatan politik yang harus diperhitungkan.

Pada penghujung 1958, gagasan kembali ke
Undang-Undang Dasar 1945 mulai didukung
oleh Dewan Nasional bahkan oleh kabinet. Se-
lain itu, hukum darurat perang yang sedang
berlangsung diperpanjang selama satu tahun. Gagasan kembali ke
Dengan demikian, sebenarnya kekuatan parle- Undang-Undang Dasar
men semakin lemah dan jalan untuk kembali ke
Undang-Undang Dasar 1945 semakin terang- 1945 akhirnya disetujui
benderang. Soekarno mulai meyakini gagasan oleh seluruh Dewan
kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.
Menteri melalui sidang

Pemerintah kemudian mulai melakukan pe- pada 19 Februari 1959.
rundingan untuk melakukan langkah-langkah
yang harus ditempuh guna mengusulkan ga-
gasan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah diharuskan melakukan pengusulan
kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 kepada
Konstituante sebagai prosedur formal berdasar-
kan peraturan yang tertuang di Pasal 134 Undang-Undang 1950. Usul
tersebut diajukan oleh Presiden atas nama pemerintah.

Gagasan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 akhirnya disetu-
jui oleh seluruh Dewan Menteri melalui sidangnya pada 19 Februari
1959. Pada 20 Februari 1959 Kabinet Djuanda secara resmi menyetu-
jui rumusan anjuran untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin dalam
rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, dan sehari kemudian
naskah rumusan anjuran tersebut secara tertulis disampaikan ke DPR
dan Konstituante. Keputusan pemerintah tersebut disampaikan secara
langsung dalam Sidang DPR pada 2 Maret 1959.

Pemerintah pun menyampaikan keputusan dan keterangannya terha-
dap DPR di depan Konstituante melalui amanat kepada Konstituante
yang disampaikan Presiden Soekarno pada 22 April 1959 di Bandung.

dpr.go.id 141