Page 18 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

DARI VOLKSRAAD
KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT (1917-1949)

Sidang pembukaan Volksraad
tahun 1918
(Sumber: KITLV 4513)
Dengan RR tersebut, situasi di Hindia-Belanda menjadi berat sebe-
lah, terutama bagi bumiputra, karena kekuasaan gubernur jenderal
yang begitu kuat. Dan hal itu disadari oleh sebagian kecil elite di ne-
geri Belanda. Mereka pun mengajukan beberapa rencana perubah-
an peraturan dan sistem yang akan diterapkan di Hindia-Belanda.
Ini dilakukan untuk menjadi penyeimbang dari kekuasaan gubernur 1 April 1905
jenderal. Pada 1894, melalui Menteri Urusan Koloni Willem van De- didirikan dewan
dem, pernah ada rencana untuk membentuk suatu badan perwakil- kota di tiga
an di samping gubernur jenderal dan Raad van Indie, Dewan Hindia kota di wilayah
di Asia, sebagai penasihat gubernur jenderal.
Jawa Barat,
yaitu Gemeente
Sebagai bentuk pembaruan terhadap RR, pada 23 Juli 1903 dike- Batavia, Meester
luarkan Decentralisatie Wetgeving (Perundang-undangan Desen- Cornelis
tralisasi) yang disetujui oleh Staten Generaal di Belanda. Ini adalah (Jatinegara),
parlemen Belanda dengan hak anggaran belanja di semua koloni dan Buitenzorg
negeri itu, termasuk Hindia-Belanda, hingga 1942. Undang-undang (Bogor).
yang dipublikasikan melalui Nederlandsche Staatsblad Nomor 219.10
membuka kemungkinan desentralisasi dalam pemerintahan untuk
mewujudkan daerah-daerah otonom yang meliputi gewest (wilayah)
dan gedeelte van gewest (bagian dari wilayah).

Desentralisasi adalah sasaran utama para pendukung Politik Etis,
dengan harapan terjadi pendistribusian kekuasaan dari Den Haag
ke Batavia; dari Batavia ke daerah-daerah; dan dari orang-orang Be-
landa ke orang-orang bumiputra. Pelaksanaan desentralisasi terse-
but diikuti dengan dibentuknya dewan-dewan di daerah.

dpr.go.id 11