Page 19 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Di tingkat gewest dibentuk gewestelijk raad, dewan karesidenan; di
daerah-daerah bagian gewest dibentuk plaatselijke raad, sedangkan di
daerah-daerah yang banyak penduduk Eropa dibentuk gemeenteraad.
Selanjutnya, pada 1905, pembentukan dewan-dewan tersebut diatur
dalam Locale Raden Ordonantie yang dicatat dalam Indische Staatsb-
lad Nomor 181.

Pada 1 April 1905, didirikan dewan kota di tiga kota di wilayah Jawa Barat,
yaitu Gemeente Batavia, Meester Cornelis (Jatinegara), dan Buitenzorg (Bo-
gor). Setelah ketiga kota itu, diikuti 12 dewan kota besar di Hindia-Belanda.
Misalnya, setahun setelah pembentukan dewan kota pertama, pada 1906
muncul di beberapa kota di Jawa, seperti Gemeente Surabaya, juga di luar
Jawa. Setelah 1907, dibentuk dewan-dewan daerah pada tingkat kareside-
nan yang didirikan di seluruh Jawa.

Begitupun undang-undang desentralisasi ini
dinilai memberikan wewenang otonomi semu
Setidaknya hingga kepada kabupaten dan gemeente (pemerintah

1939 telah terdapat kota) di Hindia-Belanda. Pembaruan ini mem-
berikan jalan bagi bumiputra untuk ikut serta
32 dewan kota, 19 di dalam pemerintahan kolonial.
antaranya di Jawa, dan Dewan kabupaten dan gemeente (haminte) kota

yang menjadi ketua dibentuk dengan aturan setiap 500 bumiputera

adalah wali kota. berhak memilih keesman (wali pemilih). Kemu-
dian, wali pemilih ini berhak memilih sebagian
anggota dewan kabupaten, sebagian lain di-
angkat oleh gubernur atas usul bupati. Demiki-
an pula dengan setiap provinsi memiliki dewan
provinsi yang sebagian anggotanya dipilih oleh dewan kabupaten dan
gemeente kota di wilayah provinsi tersebut.

Golongan masyarakat Eropa merupakan anggota mayoritas dari dewan
kota tersebut. Di antara anggota dewan kota, ada yang diangkat oleh
gubernur jenderal, ada yang diangkat berdasarkan jabatan, seperti bu-
pati dan patih dalam dewan daerah atau karesidenan. Dengan demikian,
sistem ini belum dapat disebut sebagai otonomi daerah.

Namun, setidaknya pemerintah kolonial telah mengupayakan suatu
pemerintahan desentralisasi. Maka, setidaknya hingga 1939 telah ter-
dapat 32 dewan kota, 19 di antaranya di Jawa, dan yang menjadi ketua
adalah wali kota.

12