Page 21 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 21
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
KEINGINAN UNTUK
BERPARLEMEN
TUNTUTAN rakyat Hindia-Belanda untuk memperjuangkan adanya
badan perwakilan rakyat telah lama mengemuka di kalangan elite bu-
miputra, bahkan sebelum Volksraad dibentuk. Gagasan perwakilan
rakyat tersebut dirancang para founding father Indonesia dalam sejum-
lah organisasi yang dibentuk pada awal abad ke-20, dan diserukan da-
lam banyak tulisan mereka.
Salah satu organisasi yang dibentuk adalah Indische Partij (Partai Hin-
dia). Ini merupakan partai politik pertama di Hindia-Belanda, yang di-
dirikan di Bandung pada 6 September 1912 oleh E.F.E. Douwes Dekker
(1879-1950), seorang wartawan radikal yang berupaya membangkitkan
kesadaran akan pentingnya kesetaraan antara bangsa.
Tujuan organisasi ini adalah: “Untuk membangkitkan patriotisme se-
mua orang Hindia terhadap Hindia yang telah menghidupi mereka, un-
tuk mendesak mereka supaya bekerja sama berdasarkan kesetaraan
politik yang membawa perkembangan bagi tanah air Hindia ini dan
mempersiapkan rakyat yang merdeka.”
Kebanyakan anggota Indische Partij adalah keturunan Indo, tetapi
di antara mereka terdapat pula kalangan bumiputra, seperti Cipto
Mangunkusumo (1886-1943), dokter lulusan School Tot Opleiding
Indische Artsen (STOVIA) atau Sekolah Dokter Jawa, dan Suwardi
Suryaningrat yang kemudian dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara
(1889-1959), seorang keturunan keluarga Paku Alam yang sempat
belajar di STOVIA dan kemudian aktif menjadi wartawan.
Setelah setahun Indische Partij berdiri, organisasi politik ini tidak juga
mendapatkan izin dari pemerintah kolonial untuk diakui sebagai par-
tai politik resmi. Menurut Pemerintah Hindia-Belanda, Indische Partij
sudah terlalu jauh berpropaganda menentang diskriminasi rasial dan
memperjuangkan gagasan Hindia yang mandiri, lepas dari negeri Be-
landa.
Pada 4 Maret 1913, terbitlah surat Gubernur Jenderal A.W.F. Idenburg
kepada Indische Partij. Isi surat itu adalah penolakan terhadap Indische
Partij menjadi organisasi politik berbadan hukum (rechtspersoon).
14
