Page 25 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Dwijosewoyo berpidato di berbagai kota di Belanda, membicarakan dua
isu utama yang menjadi dasar keberangkatan delegasi Hindia-Belanda
itu, yaitu soal milisi dan parlemen. Ia menegaskan bahwa keberadaan
sebuah perwakilan rakyat yang berkekuatan legislatif merupakan tun-
tutan yang mendesak di Hindia-Belanda saat itu.

Dan persoalan milisi sesungguhnya tidaklah penting dan bukan sasar-
an pokok yang ingin dicapai delegasi. Tujuan rakyat pribumi melalui
perwakilan ini sebenarnya adalah munculnya perundang-undangan
yang dapat menjamin terbentuknya parlemen sendiri.

Gubernur Jenderal Hindia-Belanda pun sangat memperhatikan per-
soalan ini. Hal ini diperlihatkan dalam surat-suratnya yang ditujukan
kepada Menteri Urusan Tanah Jajahan, supaya penyelesaian terhadap
persoalan perundang-undangan itu dapat dilakukan dengan cepat. Su-
rat-menyurat tersebut berlangsung sejak Juli hingga undang-undang
tersebut akhirnya disahkan pada Desember 1916.

Pembahasan mengenai perundang-undangan untuk pembentukan
parlemen di Hindia-Belanda sebenarnya sudah dibicarakan pada peri-
ode sebelumnya. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pemberian
otonomi kepada Hindia-Belanda. Salah satu bentuk pelaksanaan dan
pemberian otonomi itu adalah persiapan mendirikan Dewan Rakyat.

Pada 1907, Menteri Urusan Koloni Dirk Fock (1858-1941) mengusulkan
perluasan Dewan Hindia. Pada 1913, pengganti Fock, Jan Hendrik de
Waal Malefijt, mengusulkan pendirian suatu Koloniale Raad (Dewan
Kolonial) yang beranggotakan 29 orang. Di antara anggota Dewan Ko-
lonial terdapat anggota Dewan Hindia. Sebelas anggota yang dipilih
oleh Dewan Lokal sebagian mewakili kepentingan Belanda, sementara
sebagian lain diangkat untuk membela kepentingan pribumi.

Nama Koloniale Raad (Dewan Kolonial) tidak dapat diterima oleh kaum
pergerakan, sehingga yang digunakan adalah nama Volksraad (Dewan
Rakyat). Berdasarkan amendemen dari Dirk Fock dan kawan-kawan
pada 20 September 1916, nama “Koloniale Raad” diganti dengan “Volk-
sraad voor Nederlandsch-Indie” yang terdapat dalam Pasal 131. Perihal
penggantian nama Koloniale Raad menjadi Volksraad juga dibahas da-
lam rapat Tweede Kamer pada 3 Oktober 1916.

Sementara itu, dalam Pasal 132 disebutkan bahwa anggota Koloniale
Raad, yang kemudian menjadi Volksraad, terdiri atas sekurang-

18