Page 30 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

DARI VOLKSRAAD
KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT (1917-1949)

mereka. Jumlah kaum nasionalis yang meragukan manfaat dewan itu
cepat meningkat pada awal 1920-an.

Meskipun berada di tengah-tengah kritik dari kelompok kiri dan meng-
hadapi berbagai persoalan lain, Volksraad tetap bekerja secara efektif
dan memiliki tiga afdeling (bagian). Pada bulan-bulan pertama kegi-
atan Volksraad, mereka menghadapi persoalan kontroversial yang
mengancam keutuhan lembaga tersebut, yakni tentang bahasa resmi
yang digunakan di dalam Volksraad.

Dalam konteks itu, pada 25 Mei 1918, yaitu pada
sidang hari kedua, para wakil Budi Utomo ber-
sama dengan anggota Volksraad lainnya meng-
ajukan mosi, antara lain menuntut supaya ba-
hasa Melayu tidak dikesampingkan. Berbeda
dengan usul Jayadiningrat, Van Hinloopen Lab-
berton mengajukan usul yang sedikit berbeda.
Labberton tidak secara khusus menyebutkan
bahasa Melayu, melainkan sekedar menganjur-
kan untuk menggunakan juga “salah satu baha-
sa pribumi” .

Alasan di balik mosi Jayadiningrat dan Van Hin-
loopen Labberton adalah kepraktisan dalam me-
nyampaikan pernyataan mereka di muka dewan.
Jika para wakil pribumi mendapat kesempatan
yang sama untuk mengemukakan pendapat
mereka di depan Volksraad, mereka harus dii-
zinkan untuk membahas persoalannya dengan
bebas menggunakan bahasa ibu mereka. Namun, hal ini mendapatkan Sidang Pembukaan Volksraad
tahun 1929
tentangan dari pihak Belanda. Bahkan J.E. Stokvis, seorang wakil yang
merupakan tokoh sosialis Belanda dan selalu mendukung perjuangan (Sumber: Bataviaasch Nieuwsblad,
15 Juni 1929)
pribumi, menyatakan bahwa hal tersebut pasti akan menimbulkan ke-
kacauan komunikasi luar biasa.

Sampai 1927, Volksraad hanya memiliki tugas memberikan nasihat,
bukan ikut membentuk undang-undang, juga tidak memiliki hak ini-
siatif. Pemerintah dapat meminta nasihat kepada dewan hanya jika
pemerintah membutuhkan, walaupun dalam beberapa kasus nasihat
tersebut adalah wajib, misalnya dalam menyusun anggaran belanja
Hindia-Belanda, juga dalam menyusun ordonansi umum tertentu, se-
perti peraturan umum bagi penduduk Hindia-Belanda untuk melakukan

dpr.go.id 23