Page 32 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

DARI VOLKSRAAD
KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT (1917-1949)

Mosi Cokroaminoto lahir karena ketidakjelasan rencana pedoman Pe-
merintah Kolonial Hindia-Belanda. Hal-hal yang tidak jelas antara lain
mengenai batasnya dan bagaimana bentuk perubahan-perubahan
yang akan dilaksanakan bersama-sama tersebut.

Pada 2 Desember 1918, pemerintah hanya memberikan tanggapan tan-
pa dapat memberikan jawaban atas mosi tersebut. Pemerintah tidak
mau dianggap mendahului pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh
sebuah komisi yang dibentuk. Penjelasan peme-
rintah mengenai November-verklaring menim-
bulkan kecurigaan bahwa November-verklaring
atau November-belofte lahir karena situasi kalut
internasional dan kekhawatiran situasi tersebut Selain mengajukan
terjadi juga di Belanda. usulan, anggota

Dalam masa persidangan pertama pada 1918, Volksraad juga dapat
para anggota Volksraad mengajukan voorstellen mengajukan amendment
(usulan). Tercatat ada 13 usulan yang diajukan
oleh anggota Volksraad. Para anggota Volksraad (amendemen).
dari kalangan bumiputra juga memberikan usul- Tercatat pada 1918,
an. Dari 13 usulan, sembilan diajukan oleh ang-
gota Volksraad dari kalangan bumiputra. ada setidaknya 50
amendemen, sementara

Selain mengajukan usulan, anggota Volksraad di tahun 1919 hanya
juga dapat mengajukan amendment (amende-
men). Tercatat pada 1918, ada setidaknya 50 sekitar 13 amendemen.
amendemen, sementara di tahun 1919 hanya
sekitar 13 amendemen. Dalam tahun persi-
dangan 1918-1919, tercatat ada 22 mosi dengan
berbagai persoalan yang diajukan oleh anggota
Volksraad. Dapat dikatakan masalah yang diajukan sangat beragam,
mulai dari pertanian, pajak, perusahaan pemerintah, heeren diensten
(kerja wajib), imigran, hak pilih, pendidikan, peraturan pemerintah,
transportasi, hingga kesehatan.

Misalnya saja ketika Achmad Jayadiningrat, yang merupakan wakil
Ikatan Para Bupati, beserta Labberton mengajukan mosi untuk meng-
gunakan bahasa Melayu selain bahasa Belanda sebagai bahasa res-
mi dalam persidangan di Volksraad. Setelah Gubernur Jenderal setuju
dan mayoritas hasil pemungutan suara menyetujui Mosi Jayadiningrat,
bahasa Melayu pun digunakan dalam sidang Volksraad, selain bahasa
Belanda.

dpr.go.id 25