Page 36 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 36
DARI VOLKSRAAD
KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT (1917-1949)
Di antaranya adalah amendemen Pasal 1 dan 164 Undang-Undang Da-
sar mengenai penggantian istilah “Nederlandsch-Indie” dengan “In-
donesia” yang diajukan Van Hinloopen Labberton, Cramer, dan Vre-
ede dengan status ditolak. Ada pula amendemen Pasal 122 mengenai
penggantian istilah “Koloniën en bezittingen” (Koloni dan Bawahannya)
dengan “zelfstandige staatsdelen” (negara bagian mandiri) yang diaju-
kan oleh Van Hinloopen Labberton, Cramer, dan Vreede dengan status
dibatalkan.
Sementara itu, terdapat 10 mosi yang diajukan dalam periode rapat luar Pertemuan dalam rangka Akhir
Masa Kerja Volksraad periode
biasa kedua pada 1921. Anggota Volksraad bumiputra ada yang turut 1931-1935.
mengajukan mosi dalam periode ini. Persoalan yang mereka ajukan (Sumber: Bataviaasch Nieuwsblad,
dalam mosi antara lain mengenai desentralisasi, khususnya perluasan 20 Februari 1935)
hak pilih bagi bumiputra, yang diajukan oleh Abdul Muis, Cokroaminoto,
Van Hinloopen Labberton, Thayeb, Teeuwen, Sastrowijono, dan
Dwijosewoyo.
Mosi tersebut diajukan sejak sidang biasa pertama pada 1918 dengan
status belum dibahas karena pembahasan ditunda dan harus menung-
gu peninjauan kembali berdasarkan konstitusi negara. Mosi itu menyo-
roti persoalan penjelasan pemerintah dalam hal reformasi ketatanega-
raan di Hindia-Belanda yang bersamaan dengan pembentukan sebuah
parlemen dengan wewenang legislatif penuh dan pemerintah yang
bertanggung jawab pada parlemen tersebut.
dpr.go.id 29
