Page 38 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 38

DARI VOLKSRAAD
                                                                                      KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT (1917-1949)





                  Periode 1923-1927:


                  PENERAPAN SISTEM PEMILIHAN

                  ANGGOTA VOLKSRAAD DAN


                  PENGARUH PERUBAHAN REGERINGS


                  REGLEMENT 1925



                  Sidang  luar  biasa  pertama  Volksraad  1923  dibuka  pada  2  Mei.  Posisi  Ketua

                  Volksraad  ketika  itu  masih  dipegang  oleh  Mr.  Dr.  W.M.G.  Schumann,  dengan
                  anggota 36 orang.










                  PADA periode 1923 ini mulai diterapkan kiesregeling atau peraturan pe-
                  milihan yang ditujukan kepada warga bumiputra di Jawa dan Madura.
                  Wilayah tersebut dibagi menjadi empat kieskring (daerah pemilihan),
                  antara lain: (1) I, West-Java (Jawa Barat); (2) II, Midden-Java (Jawa Te-
                  ngah); (3) III, Oost-Java (Jawa Timur); dan (4) IV, Vorstenlanden (Daerah
                  Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta).


                  Di luar Jawa dan Madura, terdapat Daerah Pemilihan V (Zuid-Sumate-
                  ra/Sumatera Selatan), VI (Minangkabau), VII (Tanah Batak), VIII (Pantai
                  Timur Sumatera, Riau, dan daerah bawahan), IX (Oost-Borneo/Borneo
                  Timur), X Celebes (Sulawesi), XI (Kepulauan Maluku), dan XII (Bali dan
                  Lombok).


                  Sidang  biasa  pertama  Volksraad  pada  1924  dibuka  oleh  Gubernur
                  Jenderal Dirk Fock, yang sebelumnya disambut oleh Komisi Penyam-
                  butan yang terdiri dari Ariodinoto, Dwijosewoyo, Jacobs, dan Van der
                  Weyden.


                  Tahun 1924 merupakan pertama kali para wakil pribumi di Volksraad
                  ditentukan  melalui  sistem  pemilihan.  Sejumlah  daerah  diwakili  oleh
                  wakil masing-masing. Sebagai contoh, jumlah kursi untuk keseluruhan
                  Sumatera hanya diwakili satu kursi atau satu orang.





                    dpr.go.id                                                                                31
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43