Page 42 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 42

DARI VOLKSRAAD
                                                                                      KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT (1917-1949)





                  Periode 1931-1942:


                  NAPAS BARU DI PARLEMEN MELALUI

                  FRAKSI NASIONAL




                  VOLKSRA Volksraad AD merupakan lembaga legislatif untuk Hindia-Belanda di
                  kala itu. Dari sanalah suatu kesempatan muncul bagi rakyat untuk menunjukkan

                  berbagai gagasan dan ide yang lebih memihak kaum pribumi. Muncullah suatu
                  gagasan  untuk  membuat  fraksi  yang  beranggotakan  orang  pribumi  dalam

                  Volksraad. Kelak fraksi ini akan dikenal sebagai Fraksi Nasional.










                  IDE pembentukan Fraksi Nasional di dalam Volksraad ini muncul dari
                  anggota Volksraad sendiri, yakni M.H. Thamrin, yang merupakan ke-
                  tua dari Perkumpulan Kaum Betawi. Idenya lahir atas dasar beberapa
                  faktor, antara lain:

                    a. Sikap Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda terhadap gerakan poli-
                      tik masyarakat pribumi Hindia-Belanda.
                    b. Anggapan  dan  perlakuan  yang  sama  oleh  Pemerintah  Kolonial
                      Hindia  terhadap  semua  gerakan  nasional  baik  yang  bersifat  ko-
                      operatif dan nonkooperatif, dan sering dilakukannya aksi sepihak
                      oleh Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda terhadap organisasi per-
                      gerakan masyarakat pribumi Hindia-Belanda.

                    c. Didirikannya Vaderlandsche Club (VC) pada 1929 sebagai protes
                      terhadap “ethisch beleid” Gubernur Jenderal de Graeff.


                  Keinginan membentuk Fraksi Nasional menjadi bukti bahwa sejak saat
                  itu hanya ada dua partai yang mendominasi Volksraad. Satu pihak da-
                  lam kenyataannya tidak pernah percaya bahwa kebijakan dari Politik
                  Etis kolonial dapat dilaksanakan. Sedangkan di pihak Fraksi Nasional,
                  mereka tidak berharap akan adanya sesuatu yang berharga yang dapat
                  dihasilkan oleh hasil kebijakan kolonial tersebut.







                    dpr.go.id                                                                               35
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47