Page 47 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 47
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
PETISI SOETARDJO
PADA 15 Juli 1936, Soetardjo Kartohadikusumo mengajukan petisi. Ga-
ris besar isinya adalah usulan agar Indonesia dalam waktu 10 tahun
dapat berdiri sendiri atau mencapai kemerdekaan, meskipun masih da-
lam batas-batas seperti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Grond-
wet (Undang-Undang Dasar). Dalam Undang-Undang Dasar Kerajaan
Belanda Pasal 1 tersebut, disebutkan bahwa Kerajaan Belanda meliputi
wilayah Nederland (Belanda), Hindia-Belanda,
Suriname, dan Curacao. Petisi tersebut didu-
kung oleh Kasimo dan Ratulangi.
Soetardjo sangat yakin Butir lainnya dari petisi itu ialah desakan agar
untuk mengajukan diselenggarakan suatu konferensi yang diha-
petisi yang dinilainya diri oleh wakil baik dari negeri Belanda mau-
wajar itu dalam rangka pun Hindia-Belanda, dengan kedudukan yang
sejajar. Tujuannya merancang bersama renca-
pemberian otonomi na 10 tahun ke depan, guna menyiapkan Hin-
bagi Indonesia, dia-Belanda memiliki otonomi, walaupun tetap
berada dalam jalinan kesatuan dengan Keraja-
guna membentuk an Belanda. Karena itu, petisi ini memandang
pemerintahan yang perlu terbentuknya sebuah dewan kerajaan
yang terdiri dari wakil-wakil Belanda mau-
dapat berdiri secara pun Indonesia untuk mendiskusikan hubung-
mandiri. Dengan an keduanya dalam kerangka konstitusi, serta
mempertimbangkan kemungkinan kedudukan
demikian, warga Indonesia untuk menjadi pihak yang sejajar
pribumi juga akan dengan Belanda.
diperlakukan setara Petisi Soetardjo memiliki landasan yuridis sen-
dengan warga Belanda. diri karena jika kita melihat Pasal 1 dari Un-
dang-Undang Kerajaan Belanda, disebutkan
bahwa Kerajaan Belanda meliputi wilayah Be-
landa (Nederland), Hindia-Belanda (Indonesia),
Suriname, dan Curacao. Menurut Soetardjo, ke-
empat wilayah ini sudah sepantasnya memiliki
kedudukan yang sama, sehingga Soetardjo sangat yakin untuk menga-
jukan petisi yang dinilainya wajar itu dalam rangka pemberian otonomi
bagi Indonesia, guna membentuk pemerintahan yang dapat berdiri se-
cara mandiri. Dengan demikian, warga pribumi juga akan diperlakukan
setara dengan warga Belanda.
40
