Page 46 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

DARI VOLKSRAAD
KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT (1917-1949)

untuk menjamin tercapainya kemerdekaan nasional dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya, dengan jalan:
a. Mengusahakan perubahan-perubahan ketatanegaraan.

b. Berusaha menghapuskan perbedaan-perbedaan politik, ekonomi,
dan intelektual antara masyarakat pribumi dan Pemerintah Koloni-
al Hindia-Belanda.

c. Mengusahakan kedua hal tersebut dengan
cara-cara yang tidak bertentangan dengan
hukum.

Sesungguhnya pemakaian kata “fraksi” dalam Berbagai mosi yang
Volksraad adalah hal yang kurang tepat, sebab diajukan oleh Fraksi
para anggotanya bukan berasal dari satu partai
politik atau perkumpulan yang sama, atau bah- Nasional merupakan
kan ada yang tidak berpartai. Namun, hal ter- representasi dari
sebut telah biasa terjadi di Volksraad, di mana
suatu golongan pada akhirnya dapat berdiri se- keadaan rakyat pribumi
bagai suatu faksi tersendiri. Dari tujuannya, jelas di Hindia-Belanda,
terlihat bahwa Fraksi Nasional bersifat revolusi-
oner, untuk menyejahterakan masyarakat pribu- yakni apa yang
mi Hindia-Belanda, meskipun kerap kali penda- menyangkut berbagai
pat dari fraksi nasional di dalam Volksraad tidak
direalisasikan oleh pemerintah Hindia-Belanda. isu yang terjadi di
seputar kehidupan
Lahirnya Fraksi Nasional di bawah pimpinan
Thamrin merupakan sebuah langkah konkret sosial masyarakat pada
bagi kaum pribumi di Volksraad yang berada waktu itu.
dalam dominasi orang Belanda. Para wakil pri-
bumi di Volksraad banyak menyuarakan apa
yang sebenarnya terjadi di kehidupan sosial ma-
syarakat Hindia-Belanda yang jarang diketahui
secara langsung oleh Pemerintah Kolonial Hin-
dia-Belanda.

Berbagai mosi yang diajukan oleh Fraksi Nasional merupakan repre-
sentasi dari keadaan rakyat pribumi di Hindia-Belanda, yakni apa yang
menyangkut berbagai isu yang terjadi di seputar kehidupan sosial ma-
syarakat pada waktu itu. Akan tetapi, tidak semua mosi dikabulkan oleh
Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda, walaupun ada beberapa yang di-
tolak juga.

dpr.go.id 39