Page 44 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

DARI VOLKSRAAD
KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT (1917-1949)

yang kelima pada 1931-1935, kelompok yang mendominasi justru per-
himpunan yang terdiri dari para pejabat pribumi.

Di Volksraad, fraksi kaum pribumi berusaha menempatkan wakil-wakil
andalannya untuk tetap menduduki kursi jabatan agar bisa menyua-
rakan permasalahan dan kondisi sosial masyarakat Hindia-Belanda.
Beberapa perwakilan masyarakat pribumi di Volksraad sering menge-
mukakan pendapat dan gagasan, dan sering kali
gagasan itu disampaikan melalui pidato atau
mosi. Berbagai gagasan dan mosi itu biasanya
dipertimbangkan dulu Pemerintah Kolonial Hin-
dia-Belanda sebelum ditembuskan kepada Mi- Pada 14 Agustus 1931,
nister atau Menteri Negara Jajahan dan Tweede jabatan penasihat
Kamer di Belanda.
ditempatkan langsung

Untuk mewujudkan keterwakilan kaum pribumi di bawah Gubernur
di Volksraad yang telah lama dicanangkan oleh
penduduk Hindia-Belanda, yang menginginkan Jenderal. Pejabat
sebuah pemerintahan sendiri, maka harus ada Hindia-Belanda
dasar pemikiran dan perencanaan untuk mere-
alisasikan gagasan itu. Dalam upaya itu, kadang pada waktu itu boleh
terjadi gesekan antara wakil pribumi dan masya- berkorespondensi
rakat Eropa.
langsung dengan

Di sepanjang perjalanan Volksraad dalam ren- otoritas sipil dan
tang periode 1928-1930, misalnya, Thamrin militer.
pernah menantang Pemerintah Kolonial Hin-
dia-Belanda untuk memindahkan seorang na-
sionalis veteran, yakni Cipto Mangunkusumo,
dari pembuangannya di Banda ke Batavia untuk
menduduki kursinya di Dewan.

Gubernur Jenderal A.C.D. de Graeff (1926-1933) mencoba memecahkan
masalah jurang pemisah yang semakin tumbuh antara masyarakat Ero-
pa dan Indonesia. Ini antara lain dengan memperkuat posisi penasihat
Inlandse Zaken (Badan Urusan Pribumi). Dengan Gouvernementsbesluit
(Suatu Keputusan dari Pemerintah kolonial Hindia-Belanda), pada 14
Agustus 1931, jabatan penasihat ditempatkan langsung di bawah Gu-
bernur Jenderal. Pejabat Hindia-Belanda pada waktu itu boleh berkores-
pondensi langsung dengan otoritas sipil dan militer. Ia, misalnya, harus
selalu tahu tentang tindak-tanduk masyarakat Arab di Hindia-Belan-
da, dan juga harus mempelajari perkembangan internal Islam dalam

dpr.go.id 37