Page 52 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 52
DARI VOLKSRAAD
KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT (1917-1949)
dalam Konferensi Penghubung antara Markas Besar Kemaharajaan
Jepang dan Kabinet Jepang pada 20 November 1941, serta “Perse-
tujuan Pokok antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut mengenai
pemerintahan militer di wilayah-wilayah yang diduduki”, tertanggal
26 November 1941.
Berdasarkan dokumen tersebut, pemerintahan militer di Jawa diatur
oleh Panglima Tentara Ke-16, yang mempunyai kode “Kelompok Osa-
mu”. Selama masa pendudukan, ia dikenal sebagai Gunshireikan atau
Saiko Shikikan (Panglima Tertinggi), tetapi pemerintahan sehari-hari
dilakukan oleh Kepala Pemerintahan Militer yang disebut Gunseikan.
Saiko Shikikan menetapkan peraturan yang dinamakan Osamu Seirei,
sedangkan peraturan yang dikeluarkan oleh Gunseikan disebut Osa-
mu Kanrei. Peraturan-peraturan tersebut diumumkan dalam Kan Fo, Sidang Volksraad sedang
surat kabar milik pemerintah, yang merupakan sebuah penerbitan res- membahas mengenai pengaturan
penjualan gula.
mi yang dikeluarkan oleh Gunseikanhu (Kantor Kepala Pemerintahan
Militer). (Sumber: De Sumatra Post,
30 Januari 1933)
Masa lebih kurang tiga setengah tahun pendudukan Jepang dalam se-
jarah Indonesia berdampak pada ingatan kolektif bangsa secara nega-
tif maupun positif. Dalam banyak catatan sejarah, betapa kejam praktik
pemerintahan militer Jepang di Indonesia antara lain dengan Romus-
ha, serta penjarahan atas hampir semua harta kekayaan yang dimiliki
masyarakat untuk kepentingan Jepang. Belum lagi banyak kaum pe-
rempuan yang dipaksa melayani nafsu serdadu Jepang, yang dikenal
sebagai jugun ianfu.
dpr.go.id 45
