Page 188 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA
(1959-1966)

PENYEDERHANAAN PARTAI-PARTAI

POLITIK

Ide atau keinginan penyederhanaan partai pertama kali dikemukakan oleh

Presiden Soekarno dalam pidato Sumpah Pemuda di Yogyakarta pada 1956.

SOEKARNO menyatakan bahwa Maklumat X pemerintah yang dike-
luarkan pada November 1945 mengenai anjuran pembentukan partai
dapat dikatakan merupakan suatu kesalahan. Hal itu dinilainya men-
dorong terjadinya kehidupan saling mendahulukan kepentingan partai
sebagai konsekuensi dari kebijaksanaan sistem multipartai. Imbauan
ini terkait dengan rencana akan diadakannya pemilihan umum pada
Januari 1946, ketika Komite Nasional Pusat mulai terbentuk.

Realisasi penyederhanaan partai oleh Presiden Soekarno dipercepat
ketika menyaksikan hasil Pemilu 1955 yang memperlihatkan perilaku
partai yang saling mendahulukan dengan cara memaksakan kepen-
tingan partainya daripada mengedepankan kepentingan masyarakat
pemilihnya dan negara.

Sebagai gambaran seberapa banyak peserta Pemilu 1955 dan bagai-
mana karakteristik hasilnya, peserta pemilu anggota DPR diikuti 118
peserta terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan
48 perorangan. Sedangkan peserta pemilu anggota Konstituante dii-
kuti 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kema-
syarakatan, dan 29 perorangan.

Sementara itu, hasil Pemilu 1955 untuk anggota Dewan Konstituante
yang dilakukan pada 15 Desember 1955, jumlah kursi anggota De-
wan Konstituante yang dipilih sebanyak 520, tetapi di Irian Barat yang
memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan. Jadi, jumlah kursi yang di-
perebutkan hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante
menunjukkan bahwa PNI, NU, dan PKI meningkat dukungannya, se-
dangkan Masyumi, meskipun tetap menjadi pemenang kedua, pero-
lehan suaranya merosot 114.267 dibandingkan suara yang diperoleh
dalam pemilihan anggota DPR.

dpr.go.id 181