Page 190 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA
(1959-1966)

tif dapat ditemukenali berdasarkan pada ideologi
yang dianutnya, asas, tujuan, program kegiatan,
syarat keanggotaan, dan ketentuan pendanaan.
Dengan lahirnya

Selanjutnya, pada 5 Juli 1960, dikeluarkan Peraturan Penetapan Presiden
Presiden Nomor 13 Tahun 1960 tentang pengakuan, No. 7 ini, dicabutlah
pengawasan, dan pembubaran partai-partai. Per-
aturan ini sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Maklumat Pemerintah
Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 terhadap No. 3 November 1945,
cabang-cabang, mengenai tata cara pengawasan
cabang-cabang partai yang diperbarui dengan yang berisi tentang
perubahannya. anjuran pemerintah

Perpres No. 13 Tahun 1960 ini memerintahkan untuk pembentukan
AD/ART setiap partai politik yang sudah berdi- partai-partai politik;
ri sejak 5 Juli 1959 harus menyesuaikan dengan
ketentuan nomor 3/1960. Perbaikan itu selam- dan sekaligus
bat-lambatnya pada 28 Februari 1961 dan harus menetapkan Perpres
sudah melaporkan kepada Presiden tentang be-
berapa hal, di antaranya: tentang pokok-pokok

a. AD/ART masing-masing. ketentuan dan syarat-
b. Catatan cabang dan jumlah anggota di se- syarat penyederhanaan
tiap cabang.
c. Catatan nama, umur, dan pekerjaan anggo- sistem kepartaian.
ta di setiap cabang.
d. Organisasi-organisasi lain yang mendukung
dan/atau bernaung di bawah partai ma-
sing-masing.
e. Keterangan dari polisi setempat bahwa partai sudah berdiri pada
5 Juli 1959. Lebih jauh Syafa’at menjelaskan, pada awalnya, ber-
dasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 13 Tahun 1960, batas akhirnya
adalah 31 Desember 1960. Namun, dengan Perpres Nomor 25 Ta-
hun 1960, batas akhirnya diubah menjadi 28 Februari 1961 (Pasal 1
Perpres Nomor 25 Tahun 1961).

Dalam Perpres yang baru ini terdapat persyaratan tambahan, di anta-
ranya tentang keanggotan yang ditentukan setidak-tidaknya memiliki
150 ribu orang atau sedikitnya setiap cabang telah memiliki 50 ang-
gota. Sementara itu, untuk pembubarannya tetap diatur dalam Pasal
9 (ayat 1) Perpres Nomor 7 Tahun 1959. Presiden menyampaikan hal
tersebut kepada Mahkamah Agung. Jika Sudah ada keputusan, par-

dpr.go.id 183