Page 189 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Penyederhanaan partai sesungguhnya bukan bertujuan melenyapkan
eksistensi partai. Sebaliknya juga ketika perpolitikan partai sudah tidak
sehat dan carut-marut kehidupan antarpartai di sistem parlementaria,
niscaya pemerintah tidak bisa berdiam saja. Harus ada sebuah tindak-
an untuk meregulasinya agar tidak terjadi hal-hal yang destruktif bagi
keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, partai se-
baiknya harus mau melakukan gencatan senjata, tidak terus-menerus
memaksakan keinginannya sendiri demi kelompoknya, tetapi sebaliknya
mereka harus mampu menyusun berbagai program pembangunan na-
sional yang merupakan ujung dari realisasi visi-misi ketika mendirikan
partai.

Keputusan penyederhanaan partai-partai ini harus dijalankan karena
dengan selesainya Pemilu 1955, konstelasi kehidupan politik selalu ti-
dak stabil. Ini ditandai dengan silih bergantinya kabinet akibat dimun-
culkannya mosi tidak percaya dari satu partai atau koalisi antarpartai,
akibat ada persoalan yang tidak sesuai dengan platform dari salah satu
partai pengusung. Akibat kerusakan yang lebih mendalam adalah tidak
berjalannya pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan
terhentinya pembangunan Revolusi Nasional sebagaimana cita-cita
dari kemerdekaan kita 1945.

Kebijakan tahap selanjutnya adalah perombakan sistem kepartaian. Ka-
binet menyetujui peraturan pemerintah pada 18 Desember 1959, tentang
persyaratan penyederhanaan kepartaian dan pembentukan Front Nasio-
nal. Perombakan sistem kepartaian dinilai sebagai persoalan yang penting
karena tidak sekadar menata kehidupan sebuah partai, tetapi juga me-
nyangkut persoalan dan pelaksanaan sistem kepartaian yang dapat seja-
lan dengan aura Demokrasi Terpimpin.

Dengan lahirnya Penetapan Presiden No. 7 ini, dicabutlah Maklumat
Pemerintah No. 3 November 1945, yang berisi tentang anjuran peme-
rintah untuk pembentukan partai-partai politik; dan sekaligus mene-
tapkan Perpres tentang pokok-pokok ketentuan dan syarat-syarat pe-
nyederhanaan sistem kepartaian.

Dari kutipan Penetapan Presiden Nomor 7/1959, syarat-syarat partai poli-
tik dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu syarat kuantitatif dan
syarat kualitatif. Pengertian syarat kuantitatif adalah sebuah partai harus
memiliki cabang-cabangnya yang tersebar di seperempat Daerah Tingkat
I, begitu juga cabang-cabang mereka harus ada di seperempat Daerah
Tingkat II seluruh Indonesia. Adapun syarat-syarat yang bersifat kualita-

182