Page 194 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA
(1959-1966)

Soekarno. Namun, upaya ini gagal dilaksanakan karena pemerintah
telah mengambil suatu kebijakan mengirim aparat militer ke kota-kota
tempat PRRI ada. Pengiriman pasukan militer antara lain ke Sumatera
Barat, Manado, dan beberapa kota lain di Sulawesi. Kekuatan PRRI
akhirnya bisa dilumpuhkan secara cepat oleh
pasukan militer.

Soekarno mengatakan bahwa pemberontakan
PRRI sebagai tindakan stadium puncak penye- Pemerintah sempat
lewengan dan pengkhianatan terhadap cita-cita mengajukan
Proklamasi 17 Agustus 1945. Sikap Presiden So-
ekarno selanjutnya terhadap Masyumi dan PSSI pertanyaan kepada
makin mudah diketahui secara jelas ketika pem- Masyumi. Namun,
bentukan DPR-GR disusun sendiri oleh Presiden
Soekarno. Susunan anggota DPR-GR tidak men- jawaban tegas, partai
cantumkan nama-nama wakil dari kedua partai. ini tetap dinilai

Pemerintah sempat mengajukan pertanyaan ke- Soekarno bahwa
pada Masyumi. Namun, jawaban tegas, partai ini Partai Masyumi tidak
tetap dinilai Soekarno bahwa Partai Masyumi ti-
dak lebihnya bersikap bagaikan kekuatan kepala lebihnya bersikap
batu yang hanya akan merintangi jalannya revolusi bagaikan kekuatan
Indonesia. Sekalipun para tokoh Partai Masyumi
mengemukakan berbagai argumen yang rasional, kepala batu yang
kebencian Soekarno terhadap Partai Masyumi su- hanya akan merintangi
dah jauh melebihi batas rasionalnya.
jalannya revolusi

Jadi menurut logika revolusi Soekarno, Masyumi Indonesia.
dan PSI tidak patut diakui dan berhak hidup
sebagai partai yang sah, akhirnya nasib Partai
Masyumi dan PSI harus dibubarkan demi revolusi
yang belum selesai. Tepat pada hari peringatan
kemerdekaan, yakni 17 Agustus 1960, dengan mempertimbangkan
Penpres No. 7/1959 Pasal 9, juncto Keppres No. 200/1960, dalam
penjelasannya menyebutkan bahwa untuk kepentingan yang lebih luas
demi keselamatan negara dan bangsa, pemerintah perlu membubarkan
Partai Masyumi karena partai ini mensponsori dan melakukan
pemberontakan. Pemerintah membuat keputusan untuk membubarkan
seluruh hirarki-struktur Partai Masyumi dan PSI dari bagian/cabang
hingga ke ranting-rantingnya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

dpr.go.id 187