Page 199 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

mi badan tersebut dan diterima oleh sidang se-
cara aklamasi. Selain itu, anggota DPR-GR juga
menghargai sepenuhnya tindakan yang telah
Untuk normalisasi diambil pemerintah sebelumnya, yaitu membe-

keadaan dan memenuhi kukan anggota PKI dan ormas-ormasnya dalam
kegiatan mereka sebagai anggota DPR-GR.
tuntutan rakyat yang
menuntut pembubaran Selanjutnya berlangsung masa DPR-GR tanpa
Partai Komunis Indonesia, yaitu pada 1965-1966.
PKI sampai ke akar- Setelah peristiwa G30S, DPR-GR melakukan

akarnya, pembersihan pemurnian dan melakukan pembekuan semen-
tara terhadap 62 orang anggota DPR-GR yang
unsur komunis berafiliasi dengan PKI beserta ormas-ormas-
dimulai dari struktural nya. Walaupun terjadi perubahan dalam keang-
gotaan “DPR-GR tanpa PKI”, selama Peraturan
pemerintahan. Salah Presiden No. 32 Tahun 1964 belum dicabut,

satu yang terkena secara hukum kedudukan pimpinan “DPR-GR
tanpa PKI” masih sama seperti sebelumnya,
imbasnya adalah yaitu berstatus sebagai pembantu presiden. Se-

keanggotaan DPR-GR. panjang masa kerjanya yang hanya satu tahun
(1965-1966), “DPR-GR tanpa PKI” telah menga-
Anggota DPR-GR Fraksi lami empat kali perubahan komposisi pimpinan,

PKI dibekukan status yaitu:

eanggotaannya sebagai 1. Periode 15 November 1965 – 26 Februari 1966.

anggota parlemen. 2. Periode 26 Februari 1966 – 2 Mei 1966.
3. Periode 2 Mei 1966 – 6 Mei 1966.

4. Periode 17 Mei 1966 – 9 November 1966.

Untuk normalisasi keadaan dan memenuhi tun-
tutan rakyat yang menuntut pembubaran PKI sampai ke akar-akarnya,
pembersihan unsur komunis dimulai dari struktural pemerintahan. Sa-
lah satu yang terkena imbasnya adalah keanggotaan DPR-GR. Ang-
gota DPR-GR Fraksi PKI dibekukan status keanggotaannya sebagai
anggota parlemen.

Upaya pembersihan unsur PKI dalam tubuh DPR-GR segera dilakukan pim-
pinan DPR-GR kurang lebih satu bulan setelah peristiwa itu. Pada medio
November 1965, keanggotaan DPR-GR Fraksi PKI dibekukan. Keputusan ini
termaktub dalam Keputusan Pimpinan DPR-GR Nomor 10/Pimp/I/65-66
dan disusul dengan Keputusan Nomor 13/Pimp/I/1965-1966.

192