Page 204 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA
(1959-1966)

ri pangkat menteri. Kemudian, tidak perlu lagi
digunakan panggilan “Yang Mulia Ketua”, te-
tapi cukup menggunakan panggilan “Saudara Atas anjuran
Ketua” .
sementara pemimpin,

Dalam rapat pleno ini terjadi aksi pendudukan Presiden Soekarno
DPR-GR oleh mahasiswa. Pada waktu itu, Ke - bermaksud
tua Presidium KAMI, Cosmas Batubara, berbi-
cara di depan 160 anggota dari 230 anggota membubarkan MPRS
DPR-GR, serta menyampaikan Nota Politik dan DPR-GR sebagai
KAMI. Nota politik ini pada intinya memperta-
nyakan dasar Presiden mengangkat anggota realisasi pelaksanaan
DPR-GR dan menentukan jumlahnya. Nota itu UUD 1945 secara murni
juga mempertanyakan dasar Presiden menun-
juk Ketua DPR jika lembaga tersebut dipilih dan konsekuen, yaitu
oleh rakyat. Pertanyaan lain adalah dasar Pre - dengan pertimbangan
siden menghentikan dengan hormat para ang-
gota DPR seperti yang tercantum dalam Pasal pelaksanaan UUD 1945
8 Penetapan Presiden No. 4/1960. harus dimulai dengan

Panitia Politik DPR-GR akhirnya menghasilkan pembentukan Komite
sebuah Resolusi DPR-GR RI yang berisi “Sum- Nasional.
bangan Pikiran untuk Dijadikan Acara Pokok
.
dalam Sidang Umum ke-IV MPRS” Resolusi ini
disahkan oleh DPR-GR pada 9 Juni 1966. Pada
pendahuluan surat tersebut, dikemukakan
tentang kedudukan Surat Perintah 11 Maret sebagai kunci pembuka
babak baru dalam sejarah Revolusi Indonesia. Hal tersebut meru -
pakan suatu momentum bersejarah yang menentukan jalan sejarah
selanjutnya bagi Revolusi Pancasila di Indonesia.

Atas anjuran sementara pemimpin, Presiden Soekarno bermaksud
membubarkan MPRS dan DPR-GR sebagai realisasi pelaksanaan UUD
1945 secara murni dan konsekuen, yaitu dengan pertimbangan pelak-
sanaan UUD 1945 harus dimulai dengan pembentukan Komite Nasi-
onal. Hal ini berarti bahwa “Sebelum MPRS, DPR dan DPA dibentuk
menurut Undang-Undang Dasar, segala kekuasaannya dijalankan oleh
presiden dengan bantuan Komite Nasional Pusat” (Pasal IV Aturan
Peralihan UUD 1945).

Berbeda dengan pendirian Presiden Soekarno yang dapat menerima
anjuran untuk membubarkan MPRS, DPR-GR, dan DPA untuk kembali

dpr.go.id 197