Page 209 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 209

SEABAD RAKYAT INDONESIA
           BERPARLEMEN





                                      dipecat sebagai anggota DPR-GR, tetapi dihadiri oleh para menko dan
                                      menteri dari Kabinet Dwikora. Presidium Kabinet pada pembukaan itu
                                      diwakili oleh menteri-menteri negara, Aminudin Azis dan Oey Tjoe Tat.


                                      DPR-GR dalam sidang pleno paripurna 16 Maret 1966 telah mengesahkan
                                      sebuah pernyataan pendapat tentang kebijakan Presiden yang dituang-
                                      kan dalam Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Surat ini membe-
                                                           ri penugasan kepada Letnan Jenderal Soeharto
                                                           untuk menjamin keamanan, keselamatan priba-
                                                           di, dan kewibawaan Presiden. Dalam pernyataan
                                                           pendapatnya, DPR-GR menyatakan persetujuan
           Komposisi DPR-GR                                dan  dukungan  sepenuhnya  terhadap  kebijakan

           minus PKI berbeda                               yang dituangkan dalam surat tersebut.

           dengan keanggotaan                              Selain  itu,  DPR-GR  juga  menyatakan  kesedia-

           DPR-GR sebelumnya.                              annya untuk membantu Letjen Soeharto dalam
           Susunannya terdiri                              melaksanakan  surat  tersebut  dan  persetujuan
                                                           serta  dukungan  DPR-GR  terhadap  Keputusan
           dari Golongan Politik                           Presiden  No.  1/3/1966  Tanggal  12  Maret  1966

           (Nasionalis, Islam,                             tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia
                                                           (PKI), termasuk bagian organisasinya dari ting-
           Kristen-Katolik), dan                           kat  pusat  sampai  daerah  beserta  semua  orga-

           Golongan Karya.                                 nisasi yang seasas/berlindung/bernaung di ba-
                                                           wahnya, dan menyatakan PKI sebagai organisasi
                                                           terlarang di seluruh wilayah Republik Indonesia.

                                                           Di luar pembersihan unsur komunis dari peme-
                                                           rintahan, dilakukan upaya penyegaran terhadap
                                      struktur keanggotaan DPR-GR yang baru (DPR-GR minus PKI). Kom-
                                      posisi DPR-GR minus PKI berbeda dengan keanggotaan DPR-GR se-
                                      belumnya. Susunannya terdiri dari Golongan Politik (Nasionalis, Islam,
                                      Kristen-Katolik), dan Golongan Karya.


                                      Penambahan  keanggotaan,  wakil-wakil  partai  politik  dalam  DPR-GR
                                      yang semula duduk dalam Sub-Golongan Kerohanian, Sub-Golongan
                                      Pembangunan Materiil, dan Sub-Golongan Pembangunan Spirituil di-
                                      gabungkan kembali ke dalam partai politik induknya. Dengan demiki-
                                      an, tidak seorang pun anggota DPR-GR dari unsur partai politik menja-
                                      di sub-sub anggota dari Golongan Karya. Sebagai gantinya, diadakan
                                      fraksi baru yaitu Fraksi Karya Pembangunan A, B, dan C, yang seluruh-
                                      nya beranggotakan 96 orang. Fraksi ini merupakan Golongan Karya
                                      non-ABRI dalam DPR-GR minus PKI.




           202
   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214