Page 212 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA
(1959-1966)

Untuk memperoleh gambaran yang agak jelas bagaimana mengatasi
suatu persoalan yang timbul sebagai akibat adanya kondisi-kondi-
si yang kurang menguntungkan, dilakukan pertemuan antara Panitia
Musyawarah yang dipimpin langsung pimpinan DPR-GR dan Ketua
Presidium/Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966. Inti dari
pertemuan itu terdapat enam poin.

Pertama, menyadari akan adanya tanggung jawab yang sama antara
BP-MPRS dan DPR-GR sesuai dengan yang dimaksud dalam UUD
1945, antara lain wewenang, batas-batas hak pengawasan dalam hu-
bungannya dengan Keputusan-keputusan/Ketetapan MPRS yang me-
nurut Tata Tertib MPRS, Badan Pekerja MPRS mempunyai pula fungsi
kontrol terhadap pekerjaan pemerintah. Karena itu, perlu adanya per-
temuan-pertemuan yang bersifat konsultatif antara kedua Pimpinan
Lembaga (Pimpinan MPRS dan Pimpinan DPR-GR). Konsultatif ini di-
maksudkan untuk mengadakan pembagian tugas dalam mengawasi
ketetapan-ketetapan MPRS.

Kedua, Ketua Presidium Kabinet sebagai Pembantu Presiden/ Kepa-
la Eksekutif akan menampung dan menanggapi segala persoalan ke-
negaraan dan akan selalu berkonsultasi dengan pimpinan-pimpinan
MPRS dan DPR-GR. Hasil dari pertemuan segitiga ini kemudian akan
dibawa kepada Kepala Eksekutif/Presiden untuk dibicarakan dan di-
musyawarahkan.

Ketiga, jika usaha kedua gagal, baru Ketua Presidium Kabinet akan
mempersilakan kepada Pimpinan MPRS dan Pimpinan DPR-GR ber-
musyawarah langsung dengan Kepala Eksekutif/Presiden, sedangkan
dalam pertemuan semacam ini Ketua Presidium Kabinet akan menem-
patkan diri sebagai Pembantu Presiden.

Keempat, apabila jalan ketiga masih gagal, baru dalam keadaan demi-
kian sebagai senjata terakhir untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ke-
negaraan kepada MPRS dipersilakan mengadakan sidang atas pang-
gilan sidang (Sidang Istimewa) oleh DPRGR maupun atas keputusan
Badan Pekerja MPRS untuk mengadakan sidang umum.

Kelima, MPRS sebagai instansi terakhir dalam hal turun tangan meng-
atasi kesulitan-kesulitan kenegaraan hanya akan mengadakan sidang-
nya setelah instansi-instansi yang lebih rendah sudah tidak dapat
mengatasinya

dpr.go.id 205