Page 217 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Sukarno dan pasukan sukarela Pasal 6 menetapkan penjelasan persoalan hukum selanjutnya yang
yang akan diterjunkan dalam
rangka Dwikora. menyangkut Dr. Ir. Soekarno dilakukan menurut ketentuan-ketentuan
hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menye-
rahkan pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden.

Pasal 7 sebagai pasal pamungkas menjelaskan bahwa ketetapan ini
berlaku surut mulai tanggal 22 Februari 1967. Ketetapan ini ditetapkan
di Jakarta pada 12 Maret 1967 dengan ditandatangani Ketua MPRS Jen-
deral TNI A.H. Nasution dan empat wakilnya, Osa Maliki, H.M. Subhan
Z.E., M. Siregar, dan Mayjen TNI Mashudi.

Berkaitan dengan Orde Baru, jika merujuk pada “Pokok-pokok Ke-
bijaksanaan Kabinet Ampera Selanjutnya Setelah Sidang Istimewa
MPRS/1967 dan Rencana Pembangunan Selanjutnya”, dijelaskan bah-
wa Orde Baru adalah tatanan seluruh peri kehidupan Rakyat, Bangsa,
dan Negara Republik Indonesia yang diletakkan pada kemurnian pe-
laksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Jika dilihat dari prosesnya, lahirnya cita-cita mewujudkan Orde Baru itu
merupakan suatu reaksi dan koreksi prinsipil terhadap praktik-praktik

210