Page 216 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 216
WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA
(1959-1966)
Ketua Presidium Kabinet
sebagai yang diberi mandat, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Ampera, Jenderal Soeharto, usai
1945. menyampaikan keterangan
pemerintah di Gedung DPR.
Pasal 3 melarang Presiden Soekarno melakukan kegiatan politik sam-
pai dengan pemilihan umum. Sejak berlakunya ketetapan ini, mandat
MPRS ditarik kembali dari Presiden Soekarno serta segala Kekuasaan
Pemerintahan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 4 menetapkan berlakunya Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966
dan mengangkat Jenderal Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS
No. IX/MPRS/1966, sebagai pejabat Presiden berdasarkan Pasal 8
Undang-Undang Dasar 1945 hingga dipilihnya Presiden oleh MPR
hasil Pemilihan Umum. Pasal 5 berbunyi bahwa Pejabat Presiden tun-
duk dan bertanggung jawab kepada MPR (Sementara).
dpr.go.id 209
