Page 215 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 215
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
PROLOG ORDE BARU: HASIL KERJA
DI AWAL ERA PEMBAHARUAN
MPRS melalui Ketetapan MPRS Republik Indonesia Nomor XXXIII/MPRS/1967
mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno. Pada
Ketetapan MPRS tersebut keseluruhan Pidato Presiden/Mandataris MPRS yang
disampaikan kepada MPRS pada 22 Juni 1966 yang berjudul “Nawaksara” tidak
memenuhi harapan rakyat pada umumnya.
MPRS juga mempertimbangkan bahwa Presiden/Mandataris MPRS
telah menyerahkan kekuasaan Pemerintahan Negara kepada Pengem-
ban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 seperti yang dinyatakannya
dalam Pengumuman Presiden/Mandataris MPRS tanggal 20 Februa-
ri 1967. Lalu, berdasarkan laporan tertulis Panglima Operasi Pemulih-
an Keamanan dan Ketertiban/Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/
MPRS/1966 dalam suratnya No. R-032/’67 1 Februari 1967, yang dileng-
kapi dengan pidato laporannya di hadapan Sidang Istimewa MPRS
pada 7 Maret 1967, MPRS berpendapat bahwa ada petunjuk-petunjuk
Presiden Soekarno telah membuat kebijakan yang secara tidak lang-
sung menguntungkan G30S PKI dan melindungi tokoh G30S PKI.
Ketetapan Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan
Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno ini terdiri dari tiga bab
dengan tujuh pasal. Bab 1 terdiri dari Pasal 1 sampai 5; Bab 2 dan 3
masing-masing berisi satu pasal yaitu Pasal 6 dan 7.
Pasal 1 menyatakan bahwa Presiden Soekarno telah tidak dapat me-
menuhi pertanggungjawaban konstitusional, sebagaimana layaknya
kewajiban seorang Mandataris terhadap Majelis Permusyawarat-
an Rakyat (Sementara), sebagai yang diberikan mandat, yang diatur
dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 2 menyatakan bahwa Presiden Soekarno tidak dapat menjalankan
haluan dan putusan MPRS, sebagaimana layaknya kewajiban seorang
Mandataris terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara),
208
