Page 210 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA
(1959-1966)

Dengan demikian, perbedaan yang prinsip antara susunan keanggo-
taan DPR-GR berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1960
dengan susunan keanggotaan DPR-GR sesudah diadakan penyegar-
an, antara lain keberadaan Golongan Karya non-ABRI dalam DPR-GR
berdasarkan penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1960. Sebagian besar
anggotanya (lebih dari dua pertiga) berafiliasi kepada salah satu partai
politik, sedangkan pada Golongan Karya dalam
DPR-GR setelah diadakan penyegaran seluruh
anggotanya murni berasal dari Golongan Karya.

DPR-GR yang telah ditambah jumlah anggota- Kedudukan, tugas,
nya hingga menjadi 414 orang itulah yang men-
jalankan tugas dan wewenang sesuai dengan dan wewenang DPR-
UUD 1945 sampai DPR hasil pemilihan umum GR minus PKI secara
benar-benar terbentuk. Hal tersebut diatur da-
lam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) UU No. lebih lanjut diatur dan
10 Tahun 1966 tentang Kedudukan MPRS dan ditetapkan dalam Pasal
DPR-GR menjelang pemilihan umum. Sejak 15
November 1966, DPR-GR berjalan tanpa PKI. 1 Peraturan Tata Tertib
DPR-GR (Keputusan
Berkaitan dengan kedudukan, tugas, dan we-
wenang DPR-GR minus PKI secara lebih lanjut DPR-GR No. 10/DPR-
diatur dan ditetapkan dalam Pasal 1 Peraturan GR/III/67-68).
Tata Tertib DPR-GR (Keputusan DPR-GR No. 10/
DPR-GR/III/67-68), yaitu bersama-sama dengan
pemerintah menetapkan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara. Kedua, bersama-sama de-
ngan pemerintah membentuk undang-undang
dan melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah.

Karena itu, untuk melaksanakan fungsi yang dimaksud UUD 1945,
DPR-GR mempunyai hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pa-
sal 6 UU No. 10/1966, yaitu hak mengajukan pertanyaan bagi masing-
masing anggota, meminta keterangan (interpelasi), mengadakan pe-
nyelidikan (angket), mengadakan perubahan (amendemen), mengaju-
kan usul pernyataan pendapat atau usul-usul lain, dan menganjurkan
seseorang jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Kedudukan sebagai pembantu presiden dalam bidang legislatif sebe-
narnya masih tetap berlaku selama Peraturan Presiden No. 32 Tahun
1964 belum dicabut. Akan tetapi, dalam praktiknya sebelum secara for-
mal Peraturan Presiden itu dicabut, DPR-GR minus PKI sudah tidak lagi

dpr.go.id 203