Page 206 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA
(1959-1966)

beserta ajaran-ajarannya, yang dengan itikad baik, sebagai anak kan-
dung revolusi, berani dan jujur dalam memberikan laporan dan pertim-
bangan kepada Pimpinan Besar Revolusi, untuk mencegah, baik seka-
rang maupun nanti, dalam mengambil keputusan dan kebijaksanaan
yang kurang tepat, karena tidak mengejawantahkan suara hati nurani
rakyat.

Ketiga, sebagai lanjutan pernyataan sebelumnya, menyatakan dalam
hubungan itu Angkatan Bersenjata, seperti yang menjadi itikad baik
Presiden Soekarno sendiri, juga seperti yang menjadi hasrat suara hati
nurani rakyat, hendak menempatkan hakikat kedudukan Presiden yang
sebenarnya, menurut kemurnian asas dan sendi-sendi pelaksanaan
Undang-Undang Dasar 1945.

Keempat, untuk pemurnian pelaksanaan yang berasas dan bersendi-
kan kepada UUD 1945, sebagai pengejawantahan hati nurani rakyat,
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mendukung kebijaksanaan
Presiden Soekarno, mengenai:
• Rencana ditetapkan Undang-Undang Pemilihan Umum, berdasar-
kan kekuasaan bersama Presiden dan DPR.

• Rencana ditetapkannya Undang-Undang Susunan Dewan Pertim-
bangan Agung, berdasarkan kekuasaan bersama Presiden dan DPR.

Surat pernyataan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini ditetapkan
di Jakarta, 5 Mei 1966, dan ditandatangani oleh Wakil Perdana Menteri

Bidang Pertahanan Keamanan a.i./Menteri Panglima Angkatan Darat,
Letjen TNI Soeharto, Wakil Panglima Besar Komando Ganyang Malaysia,
Jenderal TNI Dr. A.H. Nasution, Menteri/Panglima Angkatan Laut, Laksa-
mana Muda (L) Mulyadi, Menteri/Panglima Angkatan Udara, Komodor
Udara Rusmin Nuryadin, dan Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian,
Komisaris Jenderal Polisi Sucipto Yudodiharjo.

Dengan dikeluarkannya Pernyataan ABRI tersebut, Presiden Soekarno
tidak jadi membubarkan MPRS dan DPR-GR. Kemudian, Presiden
Soekarno bermaksud menyempurnakan susunan keanggotaan MPRS,
DPR-GR, dan DPA, khususnya untuk mengisi kekosongan lembaga
tersebut dari anggota-anggota yang terlibat dalam petualangan kontra-
revolusioner Gerakan 30 September.

Pada 15 November 1965, DPR-GR minus PKI mengadakan sidang pari-
purna. Dalam sidang paripurna tersebut, DPR-GR mengeluarkan sikap.

dpr.go.id 199