Page 203 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

dimaksudkan supaya bisa menampung sebaik-
baiknya suara dan keinginan-keinginan yang
Pada 2 Mei 1966, yang tumbuh dalam masyarakat serta persoalan
lain dalam hubungan kerja sama dengan
merupakan pembukaan pemerintah.

masa persidangan Ketika rapat, para anggota menanggapi adanya

keempat tahun sidang aksi-aksi yang dilancarkan oleh KAMI, KAPPI,

1965-1966, ada usulan dan kesatuan-kesatuan lainnya. DPR-GR
mengkhawatirkan adanya “Parlemen Jalanan”
supaya DPR-GR di samping parlemen yang resmi, jika DPR-GR
menunjukkan kepada tidak segera menentukan sikap dan langkahnya
sesuai dengan amanat penderitaan rakyat.
rakyat bahwa Diputuskan pula bahwa DPR-GR berjalan terus

mereka benar-benar dengan anggota yang ada.

membawakan suara Dalam rapat DPR-GR pada 13 April 1966, ke-
mereka. tua rapat mengkonstatir situasi gawat di tanah
air dan cara-cara mengatasinya. Rapat meng-
hasilkan tiga rekomendasi. Pertama, anggota
DPR-GR adalah sekaligus merupakan anggota
MPRS. Dan sebagai anggota MPRS, mereka
memiliki hak bicara, sehingga sudah sepantas-
nya DPR-GR menyumbangkan pikiran-pikiran konstruktif yang dapat
dibicarakan dalam MPRS.

Rekomendasi kedua, penanggulangan kemerosotan ekonomi dan pem-
bangunan akan bergantung pada ketetapan-ketetapan dari hasil Sidang
MPRS. Rekomendasi ketiga berkaitan dengan bahan-bahan yang perlu
dibahas oleh Panitia Politik, yaitu untuk mendapatkan suatu rumusan
yang dapat dijadikan landasan konsepsional dari masalah-masalah po-
litik dan ketatanegaraan, khususnya untuk mendudukkan kembali tata
hukum di Indonesia sesuai dengan UUD 1945.

Pada 2 Mei 1966, yang merupakan pembukaan masa persidangan
keempat tahun sidang 1965-1966, ada usulan supaya DPR-GR me-
nunjukkan kepada rakyat bahwa mereka benar-benar membawakan
suara mereka. Bahwa menurut UUD 1945, DPR-GR tidak berdiri di
bawah melainkan berdampingan dengan presiden, sehingga konse-
kuensi logisnya ialah pimpinan DPR-GR itu hendaknya dipilih oleh
anggota-anggota DPR. Konsekuensi selanjutnya adalah pimpinan
DPR-GR tidak menjadi anggota kabinet sehingga tidak perlu dibe-

196