Page 198 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA
(1959-1966)

DPR-GR MINUS PKI:

PENYEGARAN MENYAMBUT ERA BARU

Keterlibatan Partai Komunis Indonesia dalam Gerakan 30 September 1965

(G30S PKI, Gestapu, Gestok) memberi dampak terhadap perubahan struktur
keanggotaan DPR-GR.

PELAKSANAAN konsep Demokrasi Terpimpin kemudian berkembang
menjadi sebuah demokrasi yang ditandai dengan pemusatan kekuasa-
an pada satu pimpinan saja, yaitu presiden (eksekutif). Pemusatan ke-
kuasaan pada satu pimpinan yang demikian itu menyebabkan banyak
tindakan presiden yang kemudian dianggap bertentangan dengan se-
mangat UUD 1945. Sementara itu, menurut Presiden Soekarno, Demo-
krasi Terpimpin adalah suatu demokrasi yang secara tegas menuju ke-
pada terselenggaranya Amanat Penderitaan Rakyat.

Memuncaknya Peristiwa G30S PKI menjelang akhir 1965 memba-
wa ketegangan politik dan pergeseran kekuatan dalam perpolitikan
Indonesia, tidak terkecuali di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Go-
tong-Royong (DPR-GR). Selama masa kerja 1960-1965, DPR-GR men-
dapat pengaruh dari tokoh-tokoh PKI. Namun, setelah terdapat buk-
ti tentang penghianatan PKI, DPR-GR pada 1965 berani menentukan
sikap menolak PKI beserta massanya. Sikap DPR-GR ini dibuktikan
dengan secara aklamasi dikeluarkannya pernyataan agar PKI beserta
ormas-ormasnya dibubarkan. Pernyataan pendapat dikeluarkan pada
15 November 1965 dalam sidang pleno pembukaan masa persidangan
kedua tahun 1965-1966.

Tindakan DPR-GR yang menyatakan bahwa DPR-GR harus berdiri
tanpa adanya unsur PKI di dalamnya itu merupakan peristiwa berse-
jarah dalam praktik berdemokrasi di Indonesia. Pernyataan DPR-GR
yang mendesak Presiden Soekarno membubarkan PKI diucapkan oleh
Harsono Tjokroaminoto, yang mewakili seluruh anggota DPR-GR, yang
kemudian diambil alih oleh pimpinan DPR-GR sebagai pernyataan res-

dpr.go.id 191