Page 211 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 211

SEABAD RAKYAT INDONESIA
           BERPARLEMEN







































           Lautan manusia membanjiri rapat   berkedudukan sebagai pembantu Presiden. Hal ini dibuktikan dengan
           umum untuk keselamatan revolusi
           dan pernyataan terima kasih   tidak  terlebih  dahulu  melaporkan  kepada  Presiden,  tetapi  pimpinan
           kepada Panglima Besar Revolusi   DPR GR atas inisiatif sendiri dalam masa reses mengambil kebijakan
           Bung Karno serta mendukung
           kebijaksanaan Letjen Soeharto   untuk membekukan sementara 62 anggota.
           dalam membubarkan PKI.
                                      Tindakan-tindakan lain yang dapat membuktikan pula bahwa DPR-GR
                                      tidak lagi sebagai pembantu presiden ialah pendemisioneran pimpinan
                                      DPR-GR dan pengangkatan caretaker pimpinan DPR-GR oleh sidang
                                      pleno pada 2 Mei 1966 serta memilih dan mengesahkan


                                      sendiri  pimpinan  DPR-GR  oleh  Sidang  Pleno  DPR-GR  17  Mei  1966.
                                      Kedudukan sebagai pembantu presiden secara yuridis formal baru di-
                                      hapus dengan dicabutnya Peraturan Presiden No. 32 Tahun 1964 oleh
                                      Peraturan Presiden No. 7 Tahun 1966, yang dalam Pasal 2 berbunyi:
                                      “Menyerahkan  kepada  DPR-GR  untuk  mengatur  dan  menetapkan
                                      Peraturan Tata Tertib sendiri sesuai dengan perkembangan pelaksana-
                                      an Undang-Undang Dasar 1945”  .


                                      Meskipun DPR-GR minus PKI ini tidak lagi berkedudukan sebagai pem-
                                      bantu presiden, kerja sama yang diharapkan antara DPR-GR dan presi-
                                      den/pimpinan eksekutif masih sering mengalami kendala. Hal itu mengi-
                                      ngat situasi politik yang masih sangat labil waktu itu sehingga diperlukan
                                      adanya usaha untuk menempatkan setiap persoalan pada porsinya agar
                                      dapat diselesaikan oleh instansi-instansi yang bersangkutan.




           204
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216