Page 213 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 213

SEABAD RAKYAT INDONESIA
           BERPARLEMEN





                                                           Poin  terakhir,  keenam,  segala  sesuatu  dida-
                                                           sarkan  pada  kebijakannya,  yaitu  apabila  per-
           Sidang Umum MPRS IV                             soalan-persoalan  yang  masih  bisa  disele-

           akhirnya digelar pada                           saikan  hendaknya  diselesaikan  sendiri  oleh
                                                           masing-masing  lembaga  di  bawah  MPRS  de-
           20 Juni hingga 5 Juli                           ngan  penyelesaian  yang  sebaik-baiknya.  Se-

           1966 tanpa halangan.                            dangkan  persoalan-persoalan  yang  kiranya
                                                           bisa diisolir hendaknya diisolir terlebih dahulu.
           Presiden yang                                   Sebab, yang penting adalah tujuan bisa dicapai

           tadinya tidak bersedia                          tanpa menimbulkan hal-hal yang tidak perlu.

           memberikan laporan                              Proses pembaruan dalam bidang legislatif se-

           pertanggungjawaban                              telah  Sidang  Umum  IV  MPRS  juga  mulai  di-
                                                           gulirkan.  Pada  19  November  1966,  DPR-GR
           akhirnya bersedia                               menyetujui  UU  Nomor  10  Tahun  1966  tentang
           karena tekanan                                  Kedudukan MPRS dan DPR-GR Menjelang Pe-
                                                           milu. Dengan undang-undang itu untuk perta-
           politik yang kuat dari                          ma kali setelah Indonesia kembali ke UUD 1945

           MPRS. Setelah Sidang                            susunan  dan  kedudukan  MPRS  dan  DPR-GR
                                                           dibuat dalam bentuk undang-undang.
           Umum IV MPRS,
           Presiden Soekarno                               Menjelang  Sidang  Umum  IV  MPRS,  DPR-GR
                                                           bekerja  keras  menyiapkan  sumbangan  pikiran
           membubarkan Kabinet                             untuk  menyelesaikan  krisis  politik  dan  yuridis.

           Dwikora dan kemudian                            Pada  9  Juni  1966,  DPR-GR  dalam  sidang  ple-
                                                           nonya mengesahkan Resolusi DPR-GR tentang
           membentuk Kabinet                               “Sumbangan Pikiran untuk Dijadikan Acara Po-
           Ampera.                                         kok Sidang Umum IV MPRS”. Sumbangan pikir-
                                                           an itu meliputi tiga pokok masalah untuk meng-
                                                           atasi  krisis  politik,  yakni  sumber  tertib  hukum
                                                           Republik  Indonesia,  Urutan  Peraturan  Perun-
                                                           dangan Republik Indonesia, dan usul-usul serta
                                                           saran-saran. Khusus mengenai usul dan saran,
                                                           diajukan supaya MPRS mengesahkan Surat Pe-
                                                           rintah 11 Maret 1966.


                                      Sidang Umum MPRS IV akhirnya digelar pada 20 Juni hingga 5 Juli
                                      1966 tanpa halangan. Presiden yang tadinya tidak bersedia memberi-
                                      kan laporan pertanggungjawaban akhirnya bersedia karena tekanan
                                      politik yang kuat dari MPRS. Setelah Sidang Umum IV MPRS, Presiden
                                      Soekarno membubarkan Kabinet Dwikora dan kemudian membentuk
                                      Kabinet Ampera. Soekarno tetap menjadi presiden, tetapi penyusun-




           206
   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218