Page 213 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN
P. 213
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Poin terakhir, keenam, segala sesuatu dida-
sarkan pada kebijakannya, yaitu apabila per-
Sidang Umum MPRS IV soalan-persoalan yang masih bisa disele-
akhirnya digelar pada saikan hendaknya diselesaikan sendiri oleh
masing-masing lembaga di bawah MPRS de-
20 Juni hingga 5 Juli ngan penyelesaian yang sebaik-baiknya. Se-
1966 tanpa halangan. dangkan persoalan-persoalan yang kiranya
bisa diisolir hendaknya diisolir terlebih dahulu.
Presiden yang Sebab, yang penting adalah tujuan bisa dicapai
tadinya tidak bersedia tanpa menimbulkan hal-hal yang tidak perlu.
memberikan laporan Proses pembaruan dalam bidang legislatif se-
pertanggungjawaban telah Sidang Umum IV MPRS juga mulai di-
gulirkan. Pada 19 November 1966, DPR-GR
akhirnya bersedia menyetujui UU Nomor 10 Tahun 1966 tentang
karena tekanan Kedudukan MPRS dan DPR-GR Menjelang Pe-
milu. Dengan undang-undang itu untuk perta-
politik yang kuat dari ma kali setelah Indonesia kembali ke UUD 1945
MPRS. Setelah Sidang susunan dan kedudukan MPRS dan DPR-GR
dibuat dalam bentuk undang-undang.
Umum IV MPRS,
Presiden Soekarno Menjelang Sidang Umum IV MPRS, DPR-GR
bekerja keras menyiapkan sumbangan pikiran
membubarkan Kabinet untuk menyelesaikan krisis politik dan yuridis.
Dwikora dan kemudian Pada 9 Juni 1966, DPR-GR dalam sidang ple-
nonya mengesahkan Resolusi DPR-GR tentang
membentuk Kabinet “Sumbangan Pikiran untuk Dijadikan Acara Po-
Ampera. kok Sidang Umum IV MPRS”. Sumbangan pikir-
an itu meliputi tiga pokok masalah untuk meng-
atasi krisis politik, yakni sumber tertib hukum
Republik Indonesia, Urutan Peraturan Perun-
dangan Republik Indonesia, dan usul-usul serta
saran-saran. Khusus mengenai usul dan saran,
diajukan supaya MPRS mengesahkan Surat Pe-
rintah 11 Maret 1966.
Sidang Umum MPRS IV akhirnya digelar pada 20 Juni hingga 5 Juli
1966 tanpa halangan. Presiden yang tadinya tidak bersedia memberi-
kan laporan pertanggungjawaban akhirnya bersedia karena tekanan
politik yang kuat dari MPRS. Setelah Sidang Umum IV MPRS, Presiden
Soekarno membubarkan Kabinet Dwikora dan kemudian membentuk
Kabinet Ampera. Soekarno tetap menjadi presiden, tetapi penyusun-
206