Page 13 - MAJALAH 167

Laporan Utama

ditemui Parlementaria di Gedung
DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-
baru ini.
Menurutnya, dari sebanyak
157 rekomendasi yang diberikan
KNKT kepada Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara Kementerian
Perhubungan, baik tentang
persoalan bandara, navigasi
hingga operator penerbangan.
Namun, dari sejumlah
rekomendasi tersebut sampai
saat ini baru 20 rekomendasi atau
31 persen yang ditindaklanjuti.
Fungsi pengawasan
pembinaan terhadap Dirjen
Perhubungan Udara turut
dipertanyakan oleh Komisi
V DPR RI. Pasalnya, ada 193
rekomendasi untuk airlines
atau maskapai penerbangan
dan 181 yang ditindaklanjuti.
“Nampaknya, fungsi pengawasan
yang semestinya ditindaklanjuti
Kemenhub tidak dilaksanakan,”
lanjut Fary. mengatasi gejala-gejala tak Kelaikan Udara untuk sarana dan
Legislator Partai Gerindra normal selama penerbangan, prasarana, termasuk pesawat
itu menyebutkan, kecelakaan dan tidak ada pelatihan memadai terbang. Dalam tahun ini berkisar
penerbangan dengan kategori Air untuk awak pesawat dalam Rp 250 miliar, nah yang kita
Operator Certificate (AOC) 121 atau mengantisipasi masa kritis. berikan itu dipergunakan untuk
pesawat pengangkut penumpang “Karena itu saya meminta apa?” tanya Fary.
sejak tahun 2016 hingga 2018 kepada pemerintah dalam hal ini Sementara, masih kata Fary,
terus meningkat. Pada 2016 angka Kementerian Perhubungan agar dengan alokasi anggaran sebesar
kecelakaan sebanyak 11 kejadian, segera memenuhi rekomendasi Rp 130,6 miliar pada APBN
15 kejadian pada 2017, dan 18 keselamatan penerbangan 2019, setiap bulannya Direktorat
kejadian pada 2018. dari KNKT. Jangan sampai Kelaikudaraan dan Pengoperasian
“Kalau temuan-temuan ada musibah kembali yang Pesawat Udara menggunakan
rekomendasi KNKT ini bisa di- disebabkan karena persoalan dana sebesar Rp 11 miliar untuk
follow up, maka upaya untuk operasional pengelolaan pengawasan pesawat udara,
perbaiki pelayanan dan safety penerbangan yang tidak pembinaan juga pengoperasian
penerbangan bisa dilakukan. memenuhi standar atau karena pesawat udara.
Pemerintah adalah pihak yang persoalan kelaikan pesawat “Apa yang diawasi kalau
harus memulai hasil rekomendasi. udara,” imbuhnya. misalnya kejadian yang sama
Kalau tidak, kita akan menemukan terjadi terus. Seperti kita ketahui
hal-hal yang sama. Sebagai Kemana Dana Pengawasan masih banyak keluhan dari
contoh, dalam kasus Lion Air Laik Udara? masyarakat dengan pelayanan
PK-LQP rute Jakarta-Pangkal Meningkatnya angka dan keamanan maskapai, seperti
Pinang, kita mendengar ada kecelakaan selama 3 tahun delay namun seolah-olah tidak
masalah di pesawat, tapi diizinkan terakhir juga dinilai tidak sejalan ditindaklanjuti,” kata legislator
terbang. Pengawasan penting dengan besarnya anggaran dapil Nusa Tenggara Timur (NTT)
dalam rangka memperketat flight pembinaan kelaikan udara dan itu.
approval,” tegas Fary. pengoperasian pesawat milik Diakhir wawancara, Fary
KNKT menyampaikan Direktorat Kelaikudaraan dan menandaskan hal ini seharusnya
bahwa ada lima faktor yang Pengoperasian Pesawat Udara, menjadi awareness bagi
menyebabkan jatuhnya pesawat, Direktorat Jenderal Perhubungan pemerintah dan pemangku
antara lain ada komponennya Udara Kemenhub sebesar Rp 250 kepentingan terkait untuk lebih
yang cacat, perawatan miliar dalam APBN 2018. meningkatkan pengawasan
armada yang tidak optimal, “Setiap tahun kita memberikan keselamatan dan keamanan
ketidakmampuan awak pesawat anggaran kepada Direktorat penerbangan nasional. ANN/SF

PARLEMENTARIA 13
167 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 13
167 XLVIII 2018